Program Makan Bergizi Gratis yang Dicanangkan Presiden Mulia Hari Ini

SERAMINEWS.COM, BANDA ACEH - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk anak sekolah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dimulai secara serentak di seluruh Indonesia pada Senin hari ini. Adapun sasaran program MBG ini adalah anak sekolah, mulai tingkat PAUD, SD/MI, SMP/MTsN, hingga SMA/MA. Walaupun beberapa pihak menyebut program ini sebagai makan siang gratis, namun ternyata tidak semua siswa akan mendapatkanya pada jam makan siang. Pembagian MBG untuk anak-anak sekolah disesuaikan dengan jadwal belajar mengajar di setiap jenjang pendidikan. Rencananya, jadwal pemberian Makan Bergizi Gratis di tiap jenjang pendidikan adalah: PAUD, TK, Siswa Kelas 1 dan 2 SD  dibagikan pukul 08.00 waktu setempat. Siswa kelas 3, 4, 5, dan 6 SD dibagikan pukul 09.30 waktu setempat, sedangkan siswa SMP dan SMA dibagikan pada pukul 12.00 waktu setempat.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menjelaskan bahwa siswa PAUD hingga sekolah dasar (SD) akan diberikan makan gratis sebagai makan pagi. Sementara bagi siswa sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA) akan menerima makan gratis sebagai makan siang.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banda Aceh, Sulaiman Bakri mengatakan, untuk tahap pertama  ada 13 sekolah yang akan dilaksanakan program makan bergizi gratis di lingkungan Banda Aceh.

“Ada lima sekolah TK, enam Sekolah Dasar (SD), satu Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan satu Sekolah Menengah Atas (SMA),” kata Sulaiman kepada Serambi, Minggu (5/1/2024). 

Sulaiman menyampaikan, di Banda Aceh terdapat dua dapur yang dipersiapkan untuk Program Makan Bergizi Gratis, yakni di Lampriet Kecamatan Kuta Alam dan Lambhuk Kecamatan Ulee Kareng.

Namun, untuk hari ini hanya ada satu dapur yang sudah siap melaksanakan program makan bergizi gratis tersebut.  Ia menyebut, bahwa penentuan dapur makan gizi gratis ini ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Dalam penerapannya, program ini akan melibatkan 190 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur yang beroperasional di seluruh Indonesia. "Ini data 190 lokasi SPPG yang siap operasional per tanggal 6 Januari 2025," kata Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Gizi Nasional (BGN) Lalu Muhammad Iwan Mahardan kepada awak media.

Dalam data yang dibagikan BGN RI, wilayah SPPG atau dapur operasional itu telah tersebar di beberapa wilayah mulai dari Provinsi Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, DKI Jakarta, Banten, Bali hingga Gorontalo. Kemudian ada juga beberapa titik di Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, Lampung, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, dan Papua Selatan. Selanjutnya, Riau, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sumatera Barat serta Sumatera Utara. Dalam data tersebut, setiap SPPG atau dapur operasional di setiap Provinsi itu akan tersebar di beberapa Kabupaten dan Kota.

Saat dikonfirmasi terpisah, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyatakan, nantinya dapur-dapur tersebut akan beroperasi secara bertahap. "Sedang dipersiapkan agar bertahap dapat dimulai besok," ujar Dadan.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajarannya agar menggunakan bahan baku untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari dalam negeri, dengan melibatkan koperasi hingga badan usaha milik desa (bumdes). Hal ini diungkapkan oleh Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi usai rapat bersama Prabowo di Istana Bogor, Jumat (3/1/2025)

"Jadi arahan Presiden, (MBG) ini harus bahan bakunya harus dari Indonesia, dari desa, sehingga bisa menggerakkan ekonomi masyarakat. Bukan impor," kata Budi.

Budi merinci pihaknya bakal melibatkan ribuan koperasi untuk menyukseskan program unggulan pemerintah. Ia juga mengaku telah mendata sebaran desa yang memproduksi beragam komoditas untuk menyokong MBG. "Ada 1.923 koperasi yang siap menampung, siap berkontribusi dalam penyelenggaran makan bergizi gratis," kata Budi. "Itu termasuk koperasi telur berapa; koperasi sayur; beras; koperasi ikan, dan sebagainya," sambungnya.

Selain itu, Budi juga menyebut desa berkontribusi menghasilkan berbagai kebutuhan seperti jagung, ikan nila hingga melon. Ia menyatakan hal tersebut telah masuk dalam 20 persen dana desa yang dianggarkan untuk ketahanan pangan.(kompas.com/tribunnews.com)