Polemik Rancangan APBK 2025 Subulussalam Dipolemikkan, Garda HRB Dukung Sikap Fraksi Rabbani

Laporan Khalidin Umar Barat I Subulussalam

SERAMBINEWS.COM, SUBULUSSALAM - Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (R-APBK) Subulussalam tahun 2025, masih dalam polemik.

Terkini, dua lembaga masing-masing Garda HRB dan Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Kota Subulussalam, bersuara.

Ketua Garda HRB, Masjar Koni Bancin menyampaikan, dukungannya terhadap pernyataan dan sikap Fraksi Rabbani soal Rancangan APBK 2025, dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan pertimbangan agar tepat sasaran. 

Hal itu disampaikan Ketua Garda HRB, Masjar Koni Bancin dalam keterangan persnya, Senin (13/1/2025), menyikapi polemik pembahasan APBK Subulussalam tahun 2025, yang sampai sekarang belum disepakati.

Pernyataan Masjar itu cukup beralasan mengingat Kota Subulussalam saat ini sarat problem, mulai gaji seperti honorer perangkat desa, insentif kesehatan, hingga hak para dokter spesialis dan lainnya.

"Dengan benang kusut keuangan Kota Subulussalam, kita ingin permasalahan tersebut segera dapat terselesaikan dengan baik dan bijak," kata Masjar.

Lantaran itu, Masjar menyatakan, sepakat dengan pernyataan Fraksi Rabbani agar Pj Wali Kota Subulussalam dan TAPK dapat membuka secara rinci berapa jumlah utang pemerintah.

Masjar berharap, agar utang Pemko Subulussalam tahun 2023 dan 2024, dapat diselesaikan secara perlahan. 

"Kami melihat dalam sepekan ini masalah Rancangan APBK 2025 ramai diberitakan, secara umum terlihat jelas adanya pihak tertentu yang tergesa-gesa agar APBK 2025, segera disahkan untuk kepentingan kelompok dan golongannya tanpa mempertimbangkan nilai-nilai kepentingan umum masyarakat Kota Subulussalam," tandas Masjar.

Dengan analisa itulah, Masjar mengingatkan, agar APBK 2025 tidak disalahgunakan oleh pihak tertentu.

Hal ini, lanjut Masjar, supaya devisit Kota Subulussalam dapat ditekan di bawah kepemimpinan Haji Rasyid Bancin dan Nasir Kombih.(*)