196 CJH Asal Lhokseumawe Berangkat Haji Tahun Ini, Begini Sudah Persiapannya 

"Untuk 30 persen lagi dalam proses pembuatan paspor di Kemigrasian. Namun kita harapkan pada pertengahan Februari 2025, para CJH yang dipastikan berangkat, harus menyerahkan paspornya untuk proses pengajuan visa," paparnya.

Laporan Saiful Bahri I Lhokseumawe

SERAMBINEWS.COM, LHOKSEUMAWE - Sebanyak 196 Calon Jamaah Haji (CJH) Kota Lhokseumawe mendapat jatah untuk menunaikan ibadah haji pada tahun ini.

Disamping itu, ada 49 orang lainnya berada pada posisi cadangan.

Sehingga  para CJH reguler ataupun cadangan, kini sedang melakukan berbagai persiapan administrasi keberangkatan.

Kasi Haji dan Umrah Kemenag Lhokseumawe, Drs H Tgk Jamaluddin MPd, Rabu (15/1/2025), membenarkan kalau jumlah CJH yang mendapatkan porsi berangjat tahun ini ada 196 orang.

Lebih banyak dari tahun lalu yang hanya 173 orang.

"Dari 196 CJH yang mendapat  porsi tahun ini, dua diantaranya merupakan lansia. Disamping itu juga ada 49 CJH yang masuk dalam list cadangan," ujarnya.

Jadi menururnya, para CJH reguler ataupun cadangan untuk saat ini sudah mulai melakukan persiapan administrasi, baik itu paspor ataupun surat kesehatan.

Untuk paspor, dari total CJH reguler, sekitar 70 persen sudah menyerahkan paspor ke pihaknya. 

"Untuk 30 persen lagi dalam proses pembuatan paspor di Kemigrasian. Namun kita harapkan pada pertengahan Februari 2025, para CJH yang dipastikan berangkat, harus menyerahkan paspornya untuk proses pengajuan visa," paparnya.

Untuk cek kesehatan, saat ini sedang berlangsung.

Baca juga: Lepas Jamaah Calon Haji Banda Aceh, Amirudin Minta CJH Jaga Kesehatan Selama Di Tanah Suci Mekkah

Dimana kegiatan ini dikoordinir oleh Dinas Kesehatan Lhokseumawe. 

"Surat kesehatan merupakan salah satu syarat administrasi yang harus dipenuhi, saat melakukan pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji nantinya," Kata Tgk Jamaluddin.

Sedangkan terkait besaran Biaya Perjalanan Ibadah Haji tahun ini, Tgk Jamaluddin mengakui belum ada kepastian, karena masih menunggu Keputusan Presiden.  Namun secara nasional diperkirakan sekitar Rp 55,4 juta.