Program Makan Bergizi Gratis Belum Digelar di Kabupaten Pidie Karena Juknis Belum Turun

hingga kini belum ada arahan dan petunjuk untuk melaksanakan program tersebut.

SERAMBINEWS.COM, SIGLI - Program makan bergizi gratis belum dilaksanakan di Kabupaten Pidie. 

Hal tersebut karena Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie hingga kini belum menerima petunjuk teknis dari pemerintah pusat mengenai penerapan program tersebut. 

Nota Dinas (Nd) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pidie, Heriyadi MPd, Selasa (21/1/2025) menyebutkan, hingga kini belum ada arahan dan petunjuk untuk melaksanakan program tersebut.

Kendati telah diketahui terkait program pemerintah Probowo-Gibran itu sudah dicetuskan.

Di tempat terpisah, Pj Bupati Pidie, Drs Samsul Azhar melalui Kabag Prokopim Setdakab Pidie, M Adi Rizka SSTP membenarkan jika Pemkab tengah menunggu petunjuk teknis program makan bergizi gratis dari pemerintah pusat. 

Petunjuk teknis begitu penting agar pelaksanaan program berjalan dengan baik dan sesuai ketetapan. Termasuk untuk penyiapan anggaran. 

"Iya benar belum dijalan program makan gratis untuk anak sekolah di Pidie. Program makan bergizi gratis belum digelar di Kabupaten Pidie. Kami masih menunggu juknis (petunjuk teknis) dari pusat," katanya, Selasa (21/1/2025). 

Menurutnya, saat ini di Aceh baru sekitar lima kabupaten sudah menerapkan program makan siang gratis tersebut, salah satu di Kotamadya Banda Aceh.

Sementara itu, mengutip Kompas.co.id edisi 16 Januari 2025 menyebutkan, Presiden Prabowo Subianto mempersilakan pemerintah daerah (pemda) ikut membiayai program makan bergizi gratis (MBG) yang dimulai sejak 6 Januari 2025. 

Ia mengungkapkan, pemerintah pusat membuka seluas-luasnya bagi siapapun yang mau berpartisipasi dalam program unggulan tersebut. 

"Dari pemda juga ingin ikut serta, para gubernur, bupati, ingin ikut serta. Monggo kita buka siapapun yang mau ikut serta," kata Prabowo usai menghadiri Munas Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia di Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (16/1/2025). 

Prabowo menuturkan, pemerintah daerah boleh saja membiayai. Asalkan, ia berpesan, pembiayaan dikelola secara efisien sesuai kapasitas fiskal masing-masing daerah. Ia pun menginginkan agar program tersebut dapat diterima oleh penerima dengan tepat sasaran.(*)