Aktivis Sorot Dana Rp 3,3 Miliar untuk Beli Mobil Bupati & Wabup Pidie, TOMPi: Pemborosan Anggaran

Laporan Muhammad Nazar I Pidie

SERAMBINEWS.COM, SIGLI - Pemkab Pidie menganggarkan dana sebesar Rp 3,3 miliar, untuk membeli mobil dinas Bupati dan Wakil Bupati Pidie terpilih tahun 2025. 

Sebelumnya, Pemkab telah menganggarkan dana Rp 2,6 miliar untuk membeli mobil dinas tiga pimpinan DPRK Pidie tahun 2024.

"Pembelian mobil itu dinilai sebagai aksi nekat sebagai pemborosan anggaran secara disengaja, meskipun secara aturan diperbolehkan Kemendagri," kata Sekjen TOMPi, Muhammad Nur didampingi Said Ikram, kaligrafi nasional asal Pidie, Minggu (26/1/2025).

Ia menyebutkan, meski pembelian mobil dinas bupati dan wakil bupati dibolehkan Kemendagri, namun secara etika dapat melukai masyarakat. 

Sebab, saat ini kondisi perekonomian masyarakat di Pidie belum membaik alias berada di titik nadir.

"Bisa dibayangkan, kalau dahulu orang mampu membeli beras per sak sebagai kebutuhan pokok rumah tangganya, hari ini masyarakat mampu membeli beras per are atau kai untuk mengasapi dapurnya,” kata M Nur. 

“Sejujurnya masyarakat di Pidie tidak punya riwayat membeli beras sepanjang yang saya ketahui," jelas Muhammad Nur. 

Untuk itu, sebut Muhammad Nur, rencana pembelian mobil dinas tersebut hendaknya dibatalkan karena akan memunculkan kesan negatif dari publik.

Atau dalam tamsilan lain, sebutnya, pembelian mobil itu seperti orang makan durian, yang baunya saja dirasakan masyarakat. 

Sementara biji durian dicicipi pejabat.

"Saya rasa pembelian mobi itu dapat merusak citra Pemkab Pidie untuk lima tahun ke depan. Maka alangkah lebih baik, bupati terpilih, Sarjani Abdullah dan Wakil Bupati Alzaizi, menolak rencana tersebut," kata mantan Ketua Umum Fokusgampi itu.

Dikatakan dia, pembelian mobil dinas baru itu bukan yang pertama kali dilakukan. Sebab, bupati dan pimpinan legislatif sebelumnya talah melakukannya. 

Padahal, pengadaan fasilitas mewah seperti ini bisa dievaluasi di lembaga DPRK sebagai representative masyarakat.

Sebab, urai Muhammad Nur, memiliki banyak pengalaman jika dibandingkan dengan DPRK di Pidie Jaya, DPRK Bireuen, DPRK Sabang, atau di pantai barat selatan Aceh. 

"Karena secara usia, DPRK Pidie merupakan tertua di antara yang saya sebutkan DPRK lain di Aceh. Punya rekam jejak dan kapabilitas secara temporal," tegas akademisi dari Universitas Serambi Mekkah itu.

Menurutnya, dana sebesar itu, idealnya bisa digunakan untuk membangun jalan ke tempat wisata baru yang dianggap dapat mendongkrak PAD daerah. 

Antara lain, memperbaiki jalan menuju ke Lingkok Kuwing di Kecamatan Padang Tiji dan mempersolek jalan ke Guha Tujoh, Kecamatan Muara Tiga (Laweung). 

Selain itu, di Guha Tujoh juga adanya Guha Batu Cave.

Dengan mempercantik lokasi wisata, tentunya bisa menggaet wisatawan dari luar negeri seperti Malaysia. 

Selain itu, pengunjung dari pesisir timur Aceh, Medan, Jambi, Riau yang akan bertolak ke Banda Aceh atau ke Sabang akan transit di Pidie lebih dahulu. 

"Saya pikir, Pidie visit jauh lebih bermanfaat dan jauh lebih terukur nilai dan hasilnya jika dilakukan secara kontinyu dan sistemis," ujarnya.

Ia menambahkan, peluang untuk menggerakkan ekonomi masyarakat harus mampu dibaca pemimpin sebelum disambar orang lain. 

Seperti Aceh Besar membangun Saree di bibir Pidie sebagai kawasan Buffer Zone bagi pelintas Jalan Nasional Medan-Banda Aceh. 

Sehingga berapa banyak rupiah yang mengalir ke Saree setiap orang yang singgah di kawasan Pegunungan Seulawah tersebut. 

Pidie sebagai kabupaten transit harus dibangun lokasi wisata yang megah sebagai pundi-pundi meraih PAD.(*)