Aktifkan segera Layanan Publik, Pj Gubernur Beri Waktu 2 Hari ke SKPA

InsyaAllah minggu ini kelar semuanya, sehingga layanan publik bisa cepat aktif kembali. Layanan yang sempat berhenti seperti Trans Koetaradja sudah bisa kontrak dan melayani masyarakat lagi. Safrizal ZA, Penjabat Gubernur Aceh 

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Penjabat Gubernur Aceh Dr Safrizal ZA MSi memberi waktu maksimal dua hari kepada Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) untuk mengaktifkan kembali pelayanan publik seperti layanan Bus Trans Koetaradja yang sempat berhenti lantaran habis kontrak pada akhir Desember 2024. Permintaan itu  itu disampaikan Safrizal seusai melantik tiga Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Aceh di Anjong Mon Mata, Banda Aceh, Rabu (5/2/2025). APBA 2025 yang tak kunjung direalisasi memang menyebabkan terganggunya sejumlah layanan publik. 

"InsyaAllah minggu ini kelar semuanya, sehingga layanan publik bisa cepat aktif kembali. Layanan yang sempat berhenti seperti Trans Koetaradja sudah bisa kontrak dan melayani masyarakat lagi," kata Safrizal.

Selanjutnya layanan rumah sakit disebutkan juga tidak boleh terganggu sama sekali. Kata Safrizal,  berdasarkan hasil pengecekan, layanan rumah sakit sempat menggunakan stok obat-obatan sebelumnya. Dia berharap, setelah adanya kontrak baru, layanan di rumah sakit dapat beroperasi penuh, seperti layanan cuci darah yang memerlukan belanja alat dan bahan medis. "Selain gaji, operasional yang sudah dispensasi boleh digunakan, yang lainnya menunggu pengesahan APBA saya tetapkan," jelasnya.

Ia juga mengingatkan, jajaran SKPA agar mengefisiensikan anggaran menyusul saat ini adanya pemotongan anggaran dari pemerintah pusat, baik dana Otsus, DAK Fisik, maupun DAU. Dia juga sudah menginstruksikan kepada Kepala Bappeda Aceh untuk tidak segan-segan memotong anggaran di lingkungan SKPA Pemerintah Aceh. Karenanya ia meminta agar jajaran SKPA untuk mengurangi kegiatan-kegiatan yang tidak penting. "Insyaallah meski dipotong, layanan publik yang sempat berhenti akan segera aktif kembali," pungkasnya.

Tidak ada agen ambil untung

Terkait pembangunan rumah layak huni, Pj Gubernur Aceh memastikan tidak ada agen-agen yang mengambil uang dari masyarakat. "Saya sudah sepakat dengan Gubernur terpilih Mualem bahwa tidak ada agen yang tarik uang dari masyarakat terkait alokasi rumah miskin," kata Safrizal.

Ia menjelaskan, kunjungan beberapa pekan lalu ke rumah-rumah penerima manfaat secara sporadis atau sampling, dilakukan bukan untuk mencari popularitas. Kunjungan ini untuk memastikan bahwa penerima bantuan rumah duafa tersebut tepat sasaran. "Saya kunjungi secara acak. Kunjungan saya ke rumah masyarakat itu bukan mau cari popularitas, saya sudah populer," jelasnya.

Kunjungan dilakukan tak lain untuk menunjukkan kepada publik bahwa tidak ada pungutan apa pun kepada masyarakat. "Kita tekankan bahwa tidak ada biaya bagi kaum duafa yang menerima alokasi rumah miskin," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan Serambi, sebanyak 59 unit armada bus Trans Koetaradja berhenti beroperasi melayani masyarakat karena masa layanan kontrak kerja bus berakhir pada 31 Desember 2024, sejalan dengan habisnya tahun anggaran 2024.  Akibatnya bus tersebut terparkir di UPTD Trans Koetaradja di terminal Batoh. Meski begitu, tak banyak masyarakat yang mengetahui bahwa pelayanan berhenti sementara waktu. 

"Kami dari tadi pagi nunggu tapi busnya nggak datang. Ini baru tahu kalau bus Trans Koetaradja berhenti beroperasi sudah dua hari," kata Salma, salah seorang pengguna Trans Koetaradja kepada Serambi.di halte Bus Trans Koetaradja di kawasan Pasar Aceh, Kamis (2/1/2025).(iw)

Tiga Pejabat Tinggi Pratama Dilantik

Penjabat Gubernur Aceh Dr Safrizal ZA MSi melantik dan mengambil sumpah jabatan tiga Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Aceh di Anjong Mon Mata, Banda Aceh, Rabu (5/2/2025).

Tiga pejabat tinggi pratama yang dilantik tersebut adalah T Aznal Zahri yang sebelumnya menjabat sebagai Kadis DPMG Aceh kini dilantik sebagai Kadis Perkim Aceh, M Diwarsyah sebelumnya sebagai Kepal Sekretariat Wali Nanggroe kini dilantik sebagai Asisten Administrasi Umum Setda Aceh (Asisten 3), dan Iskandar AP yang sebelumnya menjabat sebagai Asisten III Pemerintah Aceh dilantik sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG).