BPJS Kesehatan Luncurkan Buku Potret Layanan JKN Syariah

BPJS Kesehatan tidak mengambil keuntungan karena BPJS Kesehatan mengelolanya berdasarkan prinsip not for profit,” katanya.

Direktur Keuangan dan Investasi BPJS Kesehatan, Arief Witjaksono Juwono Putro menambahkan, untuk memudahkan peserta membayar iuran JKN, BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan lebih dari satu juta kanal pembayaran.

Di antaranya merupakan perbankan syariah seperti Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Aceh, Bank Muamalat, Bank BJB Syariah, Bank NTB Syariah, serta BTPN Syariah. Kanal pembayaran iuran melalui mitra perbankan syariah tersebut tidak hanya bisa diakses di Provinsi Aceh, melainkan di seluruh Indonesia. 

“Pengelolaan investasi dana JKN tidak luput dari nilai-nilai syariah. Tahun 2024, total dana JKN yang ditempatkan pada instrumen syariah adalah sebesar Rp40,13 triliun atau 54,34 persen dari total portofolio DJS Kesehatan.

Sementara, total pendapatan investasi DJS yang ditempatkan pada instrumen syariah mencapai Rp2,7 triliun atau 50?ri total pendapatan DJS Kesehatan,” jelasnya.

Sementara itu, Deputi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK, Nunung Nuryartono mengatakan bahwa pihaknya mengapresiasi Pemerintah Provinsi Aceh atas konsistensinya melindungi kesehatan masyarakat setempat.

Sebagai salah satu daerah yang paling cepat mewujudkan Universal Health Coverage (UHC), kini ada lebih dari 5,4 juta jiwa atau 98 % penduduk Aceh sudah terdaftar ke dalam Program JKN.

Menurutnya, implementasi layanan syariah JKN merupakan cerminan kolaborasi yang apik antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Aceh, dan BPJS Kesehatan.

“Persepsi konsep syariah dalam Program JKN ini perlu diseragamkan kepada seluruh pemangku kepentingan.

Peluncuran buku ini diharapkan bisa meningkatkan literasi masyarakat luas mengenai hal tersebut.

Lebih jauh lagi, semoga ke depannya versi digital buku ini dapat didistribusikan hingga ke perguruan tinggi di Aceh, sebagai sarana edukasi generasi muda tentang jaminan kesehatan,” ujar Nunung yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN).

Ketua DPS BPJS Kesehatan, sekaligus Ketua Majelis Utama Indonesia (MUI) Pusat, KH. M. Cholil Nafis mengungkapkan bahwa peluncuran kedua buku tersebut diharapkan dapat menginspirasi masyarakat yang ingin beropini atau menulis gagasan mereka mengenai layanan syariah JKN di negara muslim terbesar di dunia.

Di sisi lain, keberadaan buku-buku tersebut juga diharapkan dapat dijadikan panduan oleh pegawai BPJS Kesehatan dan masyarakat di Aceh dalam memberikan maupun mengakses layanan JKN secara syariah.

“Masyarakat punya peran penting untuk memberikan sumbangsih luar biasa bagi penyempurnaan BPJS Kesehatan di lapangan.

Dalam Islam, kita diajarkan tolong-menolong dalam kebaikan.