Refleksi Ultah Ke-36 Serambi Indonesia

Oleh: Dr Ir Basri A Bakar MSi*)

SAYA mulai mengenal Harian Serambi Indonesia sejak terbit perdana 9 Februari 1989 saat masih berkantor di kawasan Lampriet Banda Aceh. 

Kala itu saya bertugas sebagai karyawan Balai Informasi Pertanian (BIP) di lokasi Kantor Mahkamah Syar'iyah Aceh saat sekarang atau tepatnya samping kantor Gubernur Aceh.  

Saya berkawan dengan alm. Bapak M. Nourhalidyn pendiri Mingguan Mimbar Swadaya yang kemudian bermetamorfosa menjadi Harian Serambi Indonesia.

Siapa sangka saat ini media kebanggaan orang Aceh yang pernah beroplah 36.000 exp ini telah berusia 36 tahun yang jika diibaratkan umur manusia sudah tergolong dewasa.

Selama 36 tahun,  Harian Serambi Indonesia telah memainkan peran yang sangat penting dalam pembangunan Aceh.

Harian ini telah menjadi sumber informasi yang diperhitungkan  bagi masyarakat Aceh, serta menjadi wadah untuk menyampaikan aspirasi dan kepentingannya.

Media ini juga telah menjadi sarana bagi pemerintah untuk menyampaikan informasi dan program-program pembangunan.  

Pada ulang tahun ke-36 ini, masyarakat Aceh tentu menaruh harapan besar kepada harian ini.  Publik berharap, Serambi Indonesia konsisten menjadi sumber informasi yang akurat dan objektif.

Masyarakat Aceh khususnya juga berharap agar media ini terus memainkan peran yang aktif dalam pembangunan Aceh.  

Selain itu Serambi Indonesia harus mampu menjadi pemersatu umat, bahkan harus menjadi lentera di saat gelap gulita, penyejuk di saat suasana sedang panas.

Seperti kita ketahui bahwa salah satu fungsi media massa adalah fungsi kontrol sosial.  

Fungsi ini telah menempatkan Harian Serambi Indonesia sebagai alat pantau atau media pengawas terhadap roda pemerintahan maupun siklus kehidupan perusahaan, lembaga baik milik pemerintah maupun swasta hingga individu di Aceh.  

Meskipun kita sadari bahwa fungsi dan peran ini tidak dapat dilakukan secara kaffah di saat masa konflik berkepanjangan antara GAM – RI. 

Selama ini Serambi Indonesia konsisten mengangkat isu-isu yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah Aceh, mengenai alokasi anggaran, penempatan posisi jabatan pejabat daerah, bantuan-bantuan luar negeri untuk Aceh dan sebagainya.