Berita Banda Aceh
Wagub Aceh Kumpulkan Petinggi BUMD dan BUMN
Dek Fadh meminta para pelaku usaha untuk segera melaporkan jika menemui kendala birokrasi yang menghambat kegiatan mereka.
SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Wakil Gubernur (Wagub) Aceh, Fadhlullah, mengundang para petinggi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta berbagai pemangku kepentingan guna membahas penguatan sinergi antara sektor swasta dan pemerintah dalam mengembangkan berbagai sektor utama di Aceh.
Diskusi ini mencakup bidang energi, pertambangan, perdagangan, hingga perhubungan yang berlangsung di Anjong Mon Mata, Kompleks Meuligoe Gubernur Aceh, Senin (17/2/2025).
Dalam kesempatan itu Dek Fadh--sapaan akrab Wagub--menegaskan komitmen pemerintahan Aceh di bawah kepemimpinan Gubernur Muzakir Manaf dan dirinya sebagai Wakil Gubernur untuk mempermudah administrasi perizinan dan investasi sesuai ketentuan Undang-Undang.
Dia meminta para pelaku usaha untuk segera melaporkan jika menemui kendala birokrasi yang menghambat kegiatan mereka. “Jika ada kendala apapun di lapangan, laporkan kepada kami. Jika ada yang mempersulit administrasi, laporkan kepada kami,” tegasnya.
Pernyataan ini, lanjutnya, merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Presiden meminta agar pemerintah daerah mempermudah proses administrasi bisnis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional, termasuk di Aceh.
Selain itu, Dek Fadh juga mengimbau seluruh perusahaan yang berinvestasi di Aceh agar membuka kantor cabang di provinsi ini. Dia menyoroti pentingnya peran perusahaan dalam memperkuat perekonomian lokal serta menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Aceh.
“Aceh memiliki sumber daya yang cukup besar, namun mengapa kita masih berada di posisi provinsi termiskin pertama di Sumatera dan peringkat keempat di Indonesia? Ini menunjukkan adanya masalah yang harus kita benahi bersama,” ungkapnya.
Ia menekankan perlunya pembangunan infrastruktur vital, terutama dalam sektor logistik sebagai upaya memperbaiki kondisi ekonomi Aceh. Salah satu contoh yang ia sampaikan adalah transportasi minyak sawit mentah (CPO), yang hingga kini masih diangkut menggunakan jalur darat. Hal ini menyebabkan kemacetan di jalan lintas, menghambat mobilitas masyarakat dan pelaku usaha lainnya.
Untuk mengatasi masalah tersebut, Dek Fadh menyatakan, Aceh membutuhkan tambahan dua pelabuhan angkutan barang, masing-masing di wilayah barat selatan dan timur Aceh. Usulan ini, katanya, sudah disampaikan langsung oleh Gubernur Muzakir Manaf dan dirinya kepada Presiden Prabowo Subianto. Presiden menyambut baik rencana tersebut dan berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh.
Menutup pertemuan, Dek Fadh mengajak seluruh pihak untuk terus bersinergi dalam membangun Aceh. “Mari kita berjalan seiring langkah, saling bersinergi dalam membangun daerah ini,” pungkasnya.(rn)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.