Demo Indonesia Gelap di DPRA, Ketua BEM USK dan Korlap Menolak untuk di Wawancara 

"Tuntutan seperti yang disampaikan di orasi. Kami tidak mau pencitraan," kata seorang korlap dari atas mobil dan pergi meninggalkan wartawan bersama Ketua BEM USK.

Laporan Indra Wijaya | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Demo aksi gerakan Indonesia Gelap dari mahasiswa Universitas Syiah Kuala (USK), Ketua BEM USK dan Korlap menolak untuk diwawancara oleh wartawan di halaman Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Rabu (19/2/2025).

Aksi tersebut merupakan buntut aksi lanjutan yang dilakukan oleh perkumpulan BEM di ibukota.

Mereka melakukan aksi, buntut adanya efisiensi anggaran yang diterapkan oleh Pemerintah Indonesia.

Mereka menyampaikan orasi kekesalannya perihal kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto yang melakukan efisiensi anggaran.

Para pendemo menyampaikan aspirasinya yang diterima langsung oleh perwakilan Komisi 3 DPRA.

Aksi damai tersebut berlangsung aman tanpa ada aksi protes dan dorong-dorongan antara petugas keamanan dan mahasiswa. 

Namun seusai aksi, Ketua BEM USK, Muhammad Ikram dan koordinator lapangan menolak untuk memberikan keterangan kepada wartawan.

Mereka enggan memberikan pernyataan kepada wartawan perihal poin tuntutan yang dilayangkan.

"Tuntutan seperti yang disampaikan di orasi. Kami tidak mau pencitraan," kata seorang korlap dari atas mobil dan pergi meninggalkan wartawan bersama Ketua BEM USK.

Meski sudah didesak oleh wartawan untuk memberikan keterangan, mereka menolak dan langsung berangkat menggunakan mobil bak terbuka.

Dalam poin tuntutan yang diterima Serambinews.com dari anggota Komisi III DPRA, mahasiswa menuntut Pemerintah Pusat agar mengembalikan dana Otsus seperti semula.\

Baca juga: Demo di DPRA, Mahasiswa Tuntut Pusat Kembalikan Otsus Aceh Seperti Semula

Mereka juga menuntut DPRA, untuk mengawal realisasi anggarana OTSUS dan transparansi anggaran di seluruh sektor.

Selain mereka menuntut Pemerintah Pusat untuk melakukan evaluasi terhadap Inpres No 1 Tahun 2025 perihal efesiensi anggaran.

Selain mereka menuntut DPR RI untuk mengevaluasi dan mengawasi program Makan Bergizi Gratis agar tepat sasaran dan tidak membebani keuangan negara.

Terakhir, para pendemo menuntut Pemerintah melalui DPRA untuk menjadikan pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas utama sebagaimana yang diamanatkan dalam konstitusi.

Sementara itu Kapolresta Banda Aceh, Kombes Fahmi Irwan Ramli mengatakan, pihaknya mengerahkan 600 personel untuk mengamankan jalannya aksi.

"Mereka melakukan aksi terkait tuntutan kebijakan pemerintah pusat, yang berdampak ke daerah," katanya.

Tuntutan para pendemo kata Fahmi, sudah diterima oleh perwakilan DPRA yang nantinya akan diserahkan ke pimpinan untuk diteruskan ke pemerintah pusat.

"Alhamdulillah dari tadi siang hingga selesai, aksi berjalan dengan baik dan tidak ada konflik. Kita mengapresiasi adik-adik mahasiswa," pungkasnya.(*)

Baca juga: Terkait Pemotongan Dana Otsus, MES Aceh Minta Pemerintah Bersikap