Demo Mahasiswa di Aceh Tenggara Ricuh

“Implementasi yang tidak merata, sehingga esensi dari program ini perlu dikaji ulang.” EKO WIDIYANTO, Kordinator Aksi 

SERAMBINEWS.COM, KUTACANE - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Aliansi Mahasiswa Bersatu Aceh Tenggara, menggelar aksi demo di depan Kantor DPRK setempat, Senin (24/2/2025) sekira pukul 10.00 WIB. 

Aksi demo tersebut dilakukan terkait berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat dampak dari tata kelola pemerintahan. Baik soal efesiensi anggaran, termasuk program makan bergizi gratis.

Kedatangan aliansi mahasiswa diterima Anggota DPRK Aceh Tenggara, Bustami Ramud, Abi Hasan, Manupak Sibarani, Marsidin Sitepu dan Karimun Munthe.

Aksi demo itu sempat diwarnai kericuhan antara mahasiswa dengan aparat Kepolisian. Aksi dorong-dorongan pun terjadi antara demontran dengan aparat Kepolisian. Sempat terjadi lemparan botol air mineral dari pendemo kepada aparat Kepolisian. Pendemo membakar dua ban di jalan Nasional. 

Namun, aksi itu tidak berlangsung lama dan pendemo kembali berorasi santun dan aparat Kepolisian memberikan pengamanan lebih ketat terhadap mahasiswa yang ingin menerobos masuk ke.Gedung DPRK Aceh Tenggara.

Personel Satlantas melakukan rekayasa arus lalu lintas, jalan dua jalur yang ada di depan Kantor DPRK dibagi dua, satu jalur untuk kendaraan yang melintas, dan satu jalur lagi dipakai mahasiswa.

Kordinator Aksi, Eko Widiyanto, dalam orasinya menjelaskan berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat, terkait isu-isu yang memiliki dampak signifikan terhadap tata kelola pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.

Efesiensi anggaran publik seharusnya menjadi langkah strategis dalam menciptakan tata kelola yang baik, namun pemotongan anggaran yang tidak tepat dan dinilai sepihak dari Pemerintah Pusat justru menyebabkan penurunan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan perekonomian masyarakat di daerah masing-masing.

“Program makan bergizi gratis memiliki tujuan yang baik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun kurang tepat dan implementasi yang tidak merata, sehingga esensi dari program ini perlu dikaji ulang,” katanya.

Dalam unjukrasa itu juga, pendemo meminta DPRK Agara untuk mengeluarkan rekomendasi terhadap tuntutan mereka. Namun, pihak DPRK Aceh Tenggara yang menemui mereka menyampaikan akan berkordinasi dengan pimpinan DPRK Aceh Tenggara.

Dalam aksi itu, alian mahasiswa menuntut pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan efisiensi anggaran kementerian agar tidak merugikan pelayan publik dan kesejahteraan rakyat. Mahasiswa juga menolak efisiensi anggaran di sektor pendidikan karena mengancam investasi masa depan bangsa menuju Indonesia emas tahun 2045.

Mahasiswa juga mendesak pemerintah memberikan hak-hak dosen yang mangkrak seperti tunjangan kinerja (tukin) bagi dosen Aparatur Sipil Negara (ASN) dan memastikan kesejahteraan tenaga pendidik.

Selain itu massa juga minta pemerintah memperbaiki konsep dan implementasi program makan bergizi gratis agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kebijakan lainnya. 

Mahasiswa juga mendesak dilakukan evaluasi terhadap kinerja Kabinet Merah Putih dengan mempertimbangkan profesionalisme dan kepentingan rakyat sebagai perioritas yang dapat mengajak elemen masyarakat akademisi dan mahasiswa untuk terus mengawal kebijakan pemerintah agar tetap berpihak kepada kesejahteraan rakyat dan prinsip keadilan sosial.

Mahasiswa juga menolak penerbitan Izin usaha pertambangan (IUP) di lingkungan kampus, yang berpotensi merusak lingkungan akademik, mencederai independensi perguruan tinggi, serta bertentangan dengan prinsip keberlanjutan. Juga mewujudkan Reforma Agraria dengan mencabut Proyek Strategis Nasional (PSN) yang justru merugikan masyarakat.

Massa juga minta pemerintah mengevaluasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2025 sehingga adanya peraturan turunan dari Inpres tersebut, serta minta dihapuskan multifungsi TNI/Polri dalam sektor sipil karena melenceng dari cita-cita reformasi Indonesia sebagai bentuk tanggung jawab moral.(as)