Alumni KAHMI Aceh Minta Eksekutif dan Legislatif Harmonis

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Sekretaris Jenderal Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Aceh Safwan Nurdin MSi mengharapkan pihak eksekutif dan legislatif dapat menjaga harmonisasi dan sinergisitas dalam rangka penyelanggaraan pemerintahan di Aceh.

Hal ini penting untuk menuntaskan berbagai persoalan yang dialami rakyat saat ini, mulai dari angka pengangguran yang tinggi dan tingkat kemiskinan yang saat ini massif di Aceh.

Termasuk kualitas anggaran yang belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen.

Safwan mengingatkan, Agustus 2024, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Aceh sebesar 5,75 persen, lebih tinggi dari TPT di Indonesia sebesar 4,91 persen. 

Ini artinya tingkat pengangguran di Aceh lebih besar jika dibandingkan dengan nasional. 

Begitu pula soal kemiskinan, September 2024, angka kemiskinan di Aceh sebesar 12,64 persen. 

Sementara itu, pada Maret 2024, persentase penduduk miskin di Indonesia sebesar 9,03 % . 

“Lagi-lagi, angka kemiskinan di Aceh lebih banyak jika dibadingkan dengan rata-rata nasional,” sebutnya.

Dalam hal pertumbuhan ekonomi juga demikian, pada triwulan IV-2024 pertumbuhan ekonomi Aceh hanya sebesar 4,15 % (y-on-y). 

Sedangkan pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan IV tahun 2024 adalah 5,02 % (y-on-y). 

“Artinya ekonomi Aceh itu melambat jika dibandingkan nasional,” pungkas dia.

Maka sudah sepantasnya, eksekutif dan legislatif bekerja lebih serius dengan berbasis data untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Aceh. 

“Jangan hanya disibukkan dengan hal-hal bersifat politis yang tidak berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Siergisitas juga diperlukan agar keterlambatan realisasi anggaran yang terjadi hampir di setiap awal tahunnya tidak lagi terulang. 

Sehingga roda pertumbuhan ekonomi Aceh lebih cepat berputar.

“Apalagi pertumbuhan ekonomi Aceh sangat tergantung pada APBA,” kata Safwan.

Safwan yang juga mahasiswa Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Syiah Kuala (USK) meningatkan agar para pejabat publik tidak berpikir sektoral, tapi lintas sektoral. 

Dalam hal ini yang dilihat seharusnya adalah azas kemanfaatan publik, bukan hanya sekedar kemamfataan sektoral instansi tertentu. 

“Yang terpenting tidak mengangkangi aturan perundang-undangan,” ujarnya.

Dia juga berharap agar para pejabat eksekutif dan legislatif tidak mengedepankan emosional di ruang publik, tetapi menonjolkan ide dan gagasan kebaharuan dalam pembangunan dengan berbasis data kredibel, bukan hanya berdasarkan asumsi-asumsi semata.

Sepatutnya eksekutif dan legislatif fokus memastikan visi dan misi Gubernur Aceh, Muzakkir Manaf terealisasi lewat kebijakan anggaran dan regulasi yang tepat.

“Sehingga walaupun saat ini sedang terjadi efesiensi anggaran, diharapkan tidak menurunkan pelayanan publik yang diterima masyarakat, terutama rakyat miskin,  dalam artian setiap anggaran yang digunakan dapat memberikan multiflier effect  dalam perekonomian Aceh ” tegas Safwan.(*)