Azhari Cage Cecar Pertamina Soal Kelangkaan BBM di Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Anggota DPD RI asal Aceh, Azhari Cage SIP mencecar Pertamina soal realita yang dihadapi masyarakat Aceh terkait minyak dan gas (migas).

Menurutnya, sebagai salah satu provinsi yang menjadi lumbung migas, kenyataannya minyak dan gas khususnya BBM justru masih langka di Aceh. 

Hal ini disampaikan Azhari yang juga anggota Komite II DPD RI saat rapat dengan mitra kerja Pertamina di Senayan, Selasa (25/2/2025).

Rapat itu dihadiri Wakil Direktur Pertamina dan jajaran. 

Pada pertemuan tersebut, Azhari Cage menyebutkan bahwa jatah solar untuk Aceh pada 2025 sebanyak 410.544 ton.

Namun dalam realitanya, banyak masyarakat seperti nelayan tidak kebagian pertalite dan solar.

"Contoh kasus seperti nelayan Seunuddon, Aceh Utara. Mereka tidak bisa melaut karena tidak kebagian solar, sehingga terparkir boat-boat semua. Padahal ini menjelang Ramadhan," kata Azhari. 

Azhari sangat prihatin dengan apa yang dialami para nelayan Aceh, karena ada kasus saat mereka sudah antre berjam-jam tetapi tiba-tiba pasokan BBM di SPBU kosong.

"Kita bicara data. Aceh itu lumbung migas. Baru-baru ini juga ditemukan cadangan minyak dan gas di Andaman I dan Andaman II. Tapi migas di tengah-tengah masyarakat langka," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Azhari meminta Pertamina untuk memikirkan solusi terkait kelangkaan solar di tengah-tengah nelayan Aceh ini.

"Ini harus menjadi perhatian dari Pertamina, apa kendalanya tolong ini dipikirkan. Apakah perlu penambahan SPBU untuk nelayan, ini perlu  dipikirkan," ucapnya. 

Selain itu, Azhari juga mempermasalahkan soal pemberlakuan barcode untuk empat provinsi di Indonesia, termasuk Aceh.

Ia mencurigai ada permainan di balik penunjukan Aceh sebagai daerah percobaan pemberlakuan barcode tersebut. 

Ia meminta Pertamina menghapus sistem barcode tersebut dan tidak menjadikan Aceh sebagai provinsi percobaan.

Azhari juga mengaku kecewa dengan Pertamina atas respon yang tidak elok terhadap pidato pelantikan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem) yang tegas menyatakan bakal menghapus sistem barcode di hadapan Mendagri.