Kritisi BPH Migas Tolak Hapus Barcode, Dr Bukhari: Kebijakan tak Pahami Kondisi Daerah Penghasil

Polemik ini menjadi ujian besar bagi pemerintah pusat dalam menyeimbangkan regulasi dengan kebutuhan daerah. 

Pertanyaannya kini, apakah BPH Migas akan tetap bersikeras mempertahankan kebijakan yang banyak mendapat kritik, ataukah membuka ruang untuk diskusi demi mencari solusi yang lebih efektif dan sesuai dengan kondisi Aceh?.(*)

Baca juga: VIDEO - Hotman Bantah Keras Tudingan Jadi Buzzer Pemerintah Usai Sindir Ahok