Bikin Dilema! Nakes Aceh Harus Pilih antara TPP dan Jasa Pelayanan, PPNI Minta Pergub Dicabut

Laporan Aulia Prasetya | Sabang

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Ribuan tenaga kesehatan (nakes) yang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Aceh, mulai 1 Januari 2025 tidak lagi bisa menerima dua tunjangan sekaligus, yakni Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan Jasa Pelayanan. 

Kebijakan ini merupakan dampak dari Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh No 15 Tahun 2024 yang ditandatangani oleh Pj Gubernur Aceh, Bustami Hamzah pada 5 April 2024.

Peraturan tersebut mengharuskan pimpinan RSUD BLUD Pemerintah Aceh untuk memilih antara Jasa Pelayanan atau TPP.

Sehingga sejak awal 2025, tenaga kesehatan tidak lagi memperoleh keduanya seperti tahun-tahun sebelumnya. 

Ketentuan ini berdampak pada pegawai yang bekerja di RSUD dr Zainoel Abidin Banda Aceh, Rumah Sakit Ibu dan Anak Pemerintah Aceh, serta Rumah Sakit Jiwa Aceh.

Situasi ini mendapat reaksi keras dari tenaga kesehatan. 

Fahmy M Al Asyi, Wakil Ketua Bidang Hukum & Pemberdayaan Politik Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kota Banda Aceh dalam surat terbukanya meminta Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh yang baru, Muzakir Manaf (Mualem) dan Fadhlullah (Dek Fad), untuk mencabut Pergub tersebut.

Dalam surat terbukanya, Fahmy menyampaikan bahwa kebijakan ini menjadi pukulan berat bagi tenaga kesehatan yang selama ini tetap bekerja di garis depan, bahkan saat pandemi.

"Kami diberikan pilihan oleh Pergub tersebut untuk memilih salah satu antara TPP atau Jasa Pelayanan, padahal sebelumnya hingga tahun 2024, kami masih menerima keduanya,” kata Fahmy. 

“Ini adalah ketidakadilan bagi kami yang telah mengabdikan diri dalam pelayanan kesehatan," tulisnya.

Fahmy mengingatkan bahwa pada 23 September 2024 lalu, Mualem pernah bertemu dengan tenaga kesehatan di Kantor PPNI Kota Banda Aceh dan merespons positif kegelisahan mereka.

Saat itu, Muallem menyatakan bahwa jika Pergub bisa diubah tanpa bertentangan dengan undang-undang, maka hal tersebut dapat dilakukan.

Menurut Fahmy, TPP yang harusnya diterima tenaga kesehatan didasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 900.1.3.2-1287 Tahun 2024 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Daerah. 

Sementara itu, Jasa Pelayanan merupakan insentif dari BLUD yang diatur dalam PP No. 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Fahmy menekankan bahwa tidak ada aturan perundang-undangan yang melarang tenaga kesehatan yang berstatus ASN di RSUD BLUD untuk menerima keduanya.

"Jika bukan karena Pergub Aceh Nomor 15 Tahun 2024, kami seharusnya tetap bisa menerima keduanya," tambahnya.

Ia juga menyoroti bahwa tenaga kesehatan memiliki beban kerja tinggi dan tanggung jawab besar.

"Saat ASN lain menikmati libur Lebaran bersama keluarga, kami tetap berjaga di rumah sakit,” tukas dia. 

“Kini, hak kami untuk menerima TPP dan Jasa Pelayanan juga dihilangkan. Ini seperti sudah jatuh tertimpa tangga," ujar Fahmy.

Fahmy berharap agar Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh yang baru dapat memenuhi janji mereka kepada tenaga kesehatan dan mencabut Pergub tersebut.

"Harapan kami kini bergantung pada Mualem-Dek Fadh. Semua kembali kepada bapak sebagai pemangku kebijakan, apakah bapak mau atau tidak mencabut Pergub ini," pungkasnya.

Sampai berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Aceh terkait tuntutan tenaga kesehatan tersebut.(*)