Pemko Langsa Gelar Musrenbang RKPD Perencanaan Tahun 2026

agenda yang dilaksanakan ini adalah merupakan lanjutan dari pelaksanaan forum konsultasi publik dan forum organisasi perangkat daerah

Laporan Zubir   |  Langsa

SERAMBINEWS.COM, LANGSA - Pemerintah Kota (Pemko) Langsa, Kamis (20/3/2025) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Tahun Perencanaan 2026.

Musrenbang ini mengusung tema "Mengurangi Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah Melalui Peningkatan Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi", berlangsung di Aula Cakra Donya Langsa.

Turut hadir Perencana Madya Bappeda Aceh, Dr. Sufirmansyah, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Langsa Terpilih Jeffry Santana S Putra dan M. Haikal Alfisyahrin, DPRK, Forkopimda, dan unsur terkait lainnya.

Pj Wali Kota Langsa diwakili Pj Sekda Suriyatno, AP, MSP, mengatakan, agenda yang dilaksanakan ini adalah merupakan lanjutan dari pelaksanaan forum konsultasi publik dan forum organisasi perangkat daerah penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kota Langsa Tahun 2026. 

Oleh karena itu, ia berharap semua pihak untuk dapat memahami prioritas pembangunan di Kota Langsa yang ingin dicapai pada tahun 2026.

Adapun fokus pembangunan dan beberapa target Indikator Makro Pembangunan pada tahun 2026, antara lain pertumbuhan ekonomi sebesar 4,54 persen, tingkat kemiskinan turun menjadi 8,53 persen.

Dari persen tingkat pengangguran terbuka juga turun menjadi 6,83 persen, pendapatan perkapita yang ditinjau melalui PDRB per kapita meningkat menjadi 37,55 juta rupiah.

Lalu, rasio gini berada pada kisaran 0,3 poin dan Indeks Pembangunan Manusia Kota Langsa terus meningkat menjadi 81, 02 poin.

Untuk mencapai target Indikator Makro itu, dibutuhkan 5 prioritas pembangunan pada tahun 2026, yaitu sumber daya manusia yang produktif, berkualitas dan berdaya saing harus menunjukkan keberhasilan setidaknya dari pencapaian target standar pelayanan minimal. 

"Kita harus optimis, penguatan ekonomi melalui optimalisasi potensi sumber daya daerah harus mampu mendongkrak pertumbuhan Ekonomi," ujarnya.

Pj Sekda menambahkan, perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup harus mampu menciptakan lingkungan yang bersih dan jauh dari pencemaran.

Serta ketahanan bencana harus sigap dalam merespon kejadian bencana.

Dia mengatakan, reformasi birokrasi harus menunjukkan prestasi penyelenggaraan pemerintahan, efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran.