Selasa, 12 Mei 2026

Banda Aceh

Tingkatkan Kualitas Layanan, BPOM Serap Masukan Publik

Yudi Noviandi menegaskan komitmen BPOM Aceh dalam mendukung percepatan pengurusan perizinan usaha serta peningkatan investasi...

Tayang:
Penulis: Muhammad Nasir | Editor: Eddy Fitriadi
For Serambinews.com
SAMPAIKAN PAPARAN - Kepala BPOM Aceh, Yudi Noviandi, saat berbicara dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) pada Kamis (20/3/2025) di Aula BPOM Banda Aceh. 

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh (BPOM Aceh) menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) pada Kamis (20/3/2025) di Aula BPOM Banda Aceh. Kegiatan ini bertujuan untuk mengumpulkan tanggapan dan umpan balik dari berbagai pihak guna meningkatkan kualitas pelayanan serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap BPOM.

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala BPOM Aceh, Yudi Noviandi, dan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan lintas sektor terkait.

Yudi Noviandi menegaskan komitmen BPOM Aceh dalam mendukung percepatan pengurusan perizinan usaha serta peningkatan investasi di sektor obat dan makanan. Ia menekankan pentingnya penyusunan standar pelayanan (SP) yang tepat guna meningkatkan kualitas layanan publik.

“Pelayanan publik adalah kegiatan yang bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik dalam bentuk barang, jasa, maupun administrasi yang disediakan oleh penyelenggara layanan,” ujar Yudi.

Ia juga menambahkan bahwa layanan publik harus berfungsi untuk mengurangi kesenjangan antara kebijakan pusat dan implementasi di lapangan. “Kami menyadari masih ada ruang untuk mengoptimalkan layanan, khususnya bagi kelompok rentan. Oleh karena itu, melalui kolaborasi bersama, kami berharap dapat mewujudkan pelayanan publik yang lebih prima,” tutupnya.

Ketua YaPKA, Fahmiwati, menyambut baik pelaksanaan FKP ini dan menilai forum ini sebagai sarana efektif bagi pelaku usaha untuk menyampaikan kendala yang dihadapi.

“Kami sering menerima laporan dari masyarakat mengenai produk obat dan makanan ilegal yang masih beredar di pasar tradisional Aceh. Ke depan, kami merekomendasikan koordinasi lebih intensif dengan pemerintah daerah dan Dinas Pangan untuk mendorong ekspor produk Aceh, yang dapat berkontribusi pada peningkatan perekonomian UMKM di daerah ini,” ujarnya.

Rangkaian kegiatan FKP meliputi pemaparan standar pelayanan BPOM Aceh, hasil survei kepuasan masyarakat, pembahasan draft standar pelayanan, diskusi interaktif, serta sesi tanya jawab. Forum ini ditutup dengan penandatanganan Berita Acara FKP 2025 sebagai bentuk komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik BPOM Aceh di masa mendatang.(*)

 

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved