Audiensi TPP Abdya, Bupati Ungkap Keterlambatan Pengesahan Perbup Prioritas Penggunaan DD dan ADG

“Keterlambatan ini bukan karena ketidaksiapan pemerintah kabupaten, tapi karena masih menunggu ACC dari gubernur

Laporan Masrian Mizani I Aceh Barat Daya

SERAMBINEWS.COM, BLANGPIDIE – Bupati Aceh Barat Daya (Abdya) Dr Safaruddin SSos MSP menerima audiensi Tenaga Pendamping Profesional (TPP) kabupaten setempat di Oproom Pendopo Bupati, Selasa (25/03/2025) sore.

Pertemuan ini dihadiri Koordinator Kabupaten (Korkab) TPP Abdya, T. Jasman, Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM), Nuzuli, Koordinator Kecamatan (Korcam) TPP serta Pendamping Desa (PD), dan Pendamping Lokal Desa (PLD) se-Abdya.

Bupati Safaruddin dalam kesempatan tersebut memberikan penjelasan atas keterlambatan pengesahan Peraturan Bupati mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Gampong (ADG) tahun 2025. 

Menurutnya, keterlambatan tersebut disebabkan karena Perbup masih dalam tahap evaluasi di tingkat provinsi dan menunggu persetujuan dari Gubernur Aceh.

“Keterlambatan ini bukan karena ketidaksiapan pemerintah kabupaten, tapi karena masih menunggu ACC dari gubernur,” ungkap Safaruddin.

Dia juga menerangkan bahwa pembangunan harus dimulai dari gampong, karena kesejahteraan masyarakat gampong justru akan mempengaruhi perkembangan pembangunan wilayah perkotaan.

“Pembangunan dari gampong sangat menentukan. Kalau masyarakat gampong sudah sejahtera, maka diperkotaan juga akan ikut berkembang, tentunya hal ini diawali dari usulan kegiatan pembangunan dalam forum Musrenbang," ucapnya.

Ia juga menekankan pentingnya melibatkan berbagai pihak dalam penyusunan Peraturan Bupati tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Gampong agar dapat menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan berbasis konsultasi.

Terkait dengan kesejahteraan para pendamping, TAPM Abdya, Nuzuli menyampaikan aspirasi agar adanya tambahan dana operasional bagi PD dan PLD. 

Nuzuli mengungkapkan bahwa selama empat tahun bertugas di Abdya, ia merasa belum ada perhatian signifikan dari pemerintah daerah terhadap PD dan PLD.

“Kami berharap di tahun-tahun mendatang ada perhatian lebih, misalnya dengan menambahkan dana operasional dari APBK,” ujar Nuzuli.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Safaruddin, mengungkapkan kesediaannya untuk mempertimbangkan usulan tersebut selama regulasi memungkinkan dan dana fiskal tersedia.

“Jika regulasi memungkinkan dan dana fiskal ada, kami akan mencoba merealisasikan permintaan ini di masa depan.

Untuk tahun ini, mungkin sudah tidak memungkinkan, tapi kami akan berusaha untuk kedepannya,” pungkasnya. (*)