Alsintan Minim di Abdya, Petani Kesulitan Menggarap Sawah, Dewan Dukung Bupati Lobi Pusat

Laporan Masrian Mizani I Aceh Barat Daya 

SERAMBINEWS.COM, BLANGPIDIE - Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat Daya (Abdya), Muhibpudin mendukung langkah Bupati Safaruddin yang akan melobi Pemerintah Pusat untuk penambahan alat dan mesin pertanian (alsintan) untuk petani di daerah tersebut.

Sebab, menurut laporan yang diterima dari Dinas Pertanian dan Pangan (Distanpan) Abdya, beber Muhibpudin, ketersediaan alsintan jenis traktor 4WD hanya tiga unit yang bisa digunakan oleh petani.

"Ini memang perlu perhatian khusus mengingat petani kita sangat membutuhkan alsintan,” katanya. 

“Oleh karena itu, kita sangat mendukung langkah Pak Bupati yang akan melobi Pemerintah Pusat untuk penambahan alsintan,” papar dia.

“Apalagi kemarin setelah acara panen raya bersama Pak Prabowo, Pak Bupati menaruh perhatian lebih pada sektor pertanian," tukas Muhibpudin kepada Serambinews.com, Selasa (8/4/2025), di ruang kerjanya.

Karena minimnya traktor 4WD milik pemerintah, jelas Muhibpudin, petani terpaksa menggunakan alsintan milik swasta untuk membajak lahan sawah milik mereka, meskipun dengan ongkos mahal.

“Kalau tarif traktor milik Pemerintah Abdya memang murah harganya, hanya Rp 600 ribu per hektare atau Rp 200 ribu per naleh,” sebutnya.

“Sementara tarif traktor milik swasta mencapai Rp 960 ribu per hektare atau Rp 320 ribu per naleh, bahkan ada yang mencapai Rp 1 juta per hektarenya,” kata Muhibpudin.

Selain traktor 4WD, sebut Muhibpudin, Pemerintah Abdya juga perlu penambahan mesin potong padi jenis Combine Harvester. 

Sebab hingga kini petani menggunakan mesin milik swasta. Tentu harganya juga berbeda.

"Laporan yang kita terima dari petani, mesin potong padi milik pemerintah tidak berfungsi, maka petani harus menggunakan milik swasta. Ini juga perlu perhatian khusus untuk memudahkan petani kita," imbuh Muhibpudin.

Apalagi, katanya, Pemkab Abdya pada tahun 2025 ini, menargetkan penananaman padi pada lahan sawah seluas 7.151 hektare. 

Maka perlu penambahan alsintan untuk memaksimalkan hasil panen petani.

"Secara kebijakan nasional, Pak Prabowo sudah menetapkan harga gabah di angka Rp 6.500 per kilogram,” papar Muhibpudin. 

“Tapi, kalau ongkos turun sawahnya mahal, maka tidak terlalu berefek pada petani,” urainya. 

“Maka kita meminta kepada pemerintah daerah agar segera melobi pusat untuk penambahan alsintan, sehingga biaya turun sawah menurun, hasil panen meningkat, harga gabah mahal, dan endingnya petani juga bahagia," pungkas politisi PKB itu.(*)