Pidato Perdana Setelah Lengser, Joe Biden Kritik Keras Kebijakan Pemerintahan Trump

Pidato Perdana Setelah Lengser, Joe Biden Kritik Keras Kebijakan Pemerintahan Trump

SERAMBINEWS.COM-Untuk pertama kalinya sejak meninggalkan Gedung Putih, mantan Presiden Joe Biden tampil di depan publik dan menyampaikan pidato yang penuh kritik terhadap pemerintahan penggantinya, Donald Trump.

Dalam konferensi yang digelar di Chicago, Biden menyoroti kebijakan kesejahteraan sosial yang menurutnya telah mengalami “kerusakan” besar hanya dalam waktu 100 hari.

Mantan presiden dari Partai Demokrat itu berbicara dalam acara yang berfokus pada hak-hak penyandang disabilitas.

 Meski tidak secara langsung menyebut nama Donald Trump, Biden menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap perubahan yang terjadi di bawah pemerintahan baru.

“Dalam waktu kurang dari 100 hari, pemerintahan baru ini telah melakukan begitu banyak kerusakan dan kehancuran. Sungguh menakjubkan,” ujarnya dengan nada serius.

Salah satu sorotan utama dalam pidato tersebut adalah soal kebijakan terhadap Jaminan Sosial, program yang selama ini menjadi sandaran jutaan warga lanjut usia dan penyandang disabilitas di Amerika Serikat.

Biden menyebut sistem ini sebagai “janji suci” dari pemerintah kepada rakyatnya.

“Kita tahu betapa pentingnya jaminan sosial bagi kehidupan masyarakat,” tegas Biden. “Itu adalah janji suci yang tidak boleh dilanggar."
 

Kritik Biden mengarah pada kebijakan efisiensi yang digagas oleh Departemen Efisiensi Pemerintah, unit baru di bawah pimpinan pengusaha Elon Musk.

 Sejak Februari, lembaga tersebut dilaporkan telah memangkas ribuan pekerjaan di badan Jaminan Sosial (SSA), dengan target pengurangan staf hingga 7.000 posisi.

Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya penghematan yang disebut Trump sebagai strategi untuk “memberantas penipuan” dalam sistem tunjangan sosial, khususnya yang diklaim dilakukan oleh imigran ilegal.

Elon Musk sendiri bahkan menyebut sistem Jaminan Sosial sebagai:

“Skema Ponzi terbesar sepanjang masa.”

Komentar ini memicu reaksi keras dari kalangan politisi Demokrat, yang menilai kebijakan tersebut sebagai bentuk serangan langsung terhadap hak-hak warga lansia dan penyandang disabilitas.