Bobby Nasution ‘Bersih-bersih’ Kantor, Rombak dan Nonaktifkan Kepala Dinas,Ini Kata Pengamat Politik

Bobby Nasution ‘Bersih-bersih’ Kantor, Rombak dan Nonaktifkan Kepala Dinas, Ini Kata Pengamat Politik

SERAMBINEWS.COM, MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution melakukan perombakan dan nonaktifkan sejumlah kepala dinas.

Langkah ini disebut sebagai bagian dari “bersih-bersih” internal yang dinilai tidak maksimal dalam menjalankan tugas.

Sejumlah kepala dinas di lingkungan pemerintah Sumatera Utara dirombak dan bahkan dinonaktifkan oleh Bobby Nasution.

Perombakan dan penonaktifan sejumlah kepala dinas yang dilakukan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution mendapat sorotan publik. 

Terbaru, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (Perindag ESDM) Mulyadi Simatupang dinonaktifkan dari jabatannya, Jumat (8/4/2025).

Inspektorat Sumut, Sulaiman Harahap membenarkan hal tersebut.

Menurut Sulaiman, ada beberapa penyebab kepala Dinas Perindang ESDM dinonaktifkan, salah satunya adalah pencemaran nama baik Gubernur Sumut Bobby Nasution. 

Dijelaskan Sulaiman, Mulyadi dinonaktifkan mulai, Kamis (17/4/2025) kemarin.

"Iya dinonaktifkan (Kepala Dinas Perindang ESDM Mulyadi Simatupang) sejak kemarin," jelasnya saat dikonfirmasi Tribun Medan, Jumat (18/4/2025). 

Dikatakan Sulaiman, seharusnya pencemaran nama baik pimpinan yang dilakukan Mulyadi masuk dalam ranah hukum pidana.

"Salah satu alasan dinonaktifkan itu karena melakukan pencemaran nama baik pak gubernur Sumut (Bobby Nasution),”

“Harusnya sudah masuk ranah pidana. Tetapi, pak Gubernur  tidak mau di bawah ke ranah hukum. Jadi minta diperiksa di inspektorat saja," ucapnya.

Belum lama ini juga ada empat pejabat Pemprov Sumut yang dinonaktifkan sementara. 

Empat eselon II itu adalah, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Juliadi Harahap, Kepala Biro Otonomi Daerah, Harianto Butarbutar, Kepala BPSDM Abdul Haris Lubis dan Kadis Kominfo Sumut Ilyas Sitorus.

Gubernur Sumut Bobby Nasution mengatakan dalam minggu ini,empat jabatan tersebut akan di isi oleh Pelaksana tugas (Plt).   

Kemudian beberapa waktu lalu, ketika baru menjabat sebagai Gubernur Sumut Bobby juga merombak sejumlah jabatan di kepala dinas.

Ada yang dicopot maupun dirotasi dari jabatannya. 

Pengisi jabatan yang dicopot dan dirotasi itu beberapa diantaranya merupakan kepala dinas Pemko Medan yang diboyong ke Pemprov Sumut  

Diantaranya, Kepala Dinas Sumber Daya Air Bina Marga Bina Konstruski Pemko Medan, Topan Obaja Ginting menjadi Kepala Dinas PUPR Sumut. 

Kemudian, Kepala Badan Pendapatan Daerah Medan Sutan Tolang Lubis menjadi Kepala Dinas Badan Kepegawaian Daerah Sumut. 

Lalu, Inspektorat Medan Sulaiman menjadi Inspektorat Sumut.

Terakhir Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya Tata Ruang (PKPCKTR) Medan Alex Sinulingga, saat ini menjadi Kepala Dinas Pendidikan Sumut.

Menurut Pengamat Politik Sumut, Faisal Rizal, langkah tersebut merupakan hal wajar dalam dinamika birokrasi pemerintahan.

Menurutnya tidak ada yang salah dalam perombakan dan penonaktifan sejumlah kepala dinas yang dilakukan Bobby Nasution.

Dikatakannya, perombakan dan penonaktifan itu sebagai bentuk manajemen birokrasi Gubernur Sumut Bobby Nasution yang dianggap cukup penting.

"Saya lihat perombakan dan penonaktifan kepala dinas itu sebagai manajemen birokrasi. Dimana gubernur mungkin merasa penting melakukan itu," jelasnya saat dikonfirmasi Tribun Medan, Minggu (20/4/2025).

Manajemen birokrasi itu, kata Faisal sebab Gubernur Sumut Bobby Nasution butuh orang-orang yang dia percaya untuk menjalankan program, visi dan misinya.

"Karena dia butuh orang orang yang dia percaya. Untuk mengeksekusi visi misi nya,"ucapnya 

Diterangkannya perombakan dan penonaktifan itu juga dinilai sebagai bentuk sikap Bobby yang tidak percaya dengan orang-orang sebelumnya.

"(Perombakan) Itu juga berarti dia tidak yakin dengan orang- orang lama yang mungkin masih terasosiasi dengan pejabat lama," tuturnya.

Untuk itu, perombakan dan penonaktifan dianggapnya sebagai langkah politik birokrasi Gubernur Sumut Bobby Nasution.

"Jadi secara logika yang ia percaya dan ia kenal dia punya orang orang dulu yang dianggapnya dapat membantu itu diboyong ke Pemprov Sumut," jelasnya

Diterangkannya, terlepas proses penonaktifan yang dilakukan dalam waktu berdekatan atau ada indikasi proses hukum dan pemeriksaan di inspektorat bentuk dari 'drama sapu bersih'. 

"Saya melihatnya begini ya kalau itu mungkin memang ada kasus yang beda. Di pertama melakukan perombakan dinas.

Soal penonaktifannya ada masalah pencemaran nama baik atau ada proses hukumnya (mau di kejaksaam ataupun inspektorat) anggap saja itu ssbagai drama sapu bersih perombakan dan penonaktifan itu,"jelasnya.

Menurutnya, hal yang wajar dalam proses perombakan dan penonaktifan ada drama-drama sapu bersih.

"Perombakan itu wajar, kalau dia kemudian terungkap ada kejanggalan hukum misalnya atau apa, ya karena ini proses politis tentu ada drama politik politik," jelasnya. 

(Serambinews.com/ar)