Demi Kepentingan Masyarakat Kurang Mampu, DPRK Abdya Minta Pemerintah Gali Potensi Zakat Perusahaan

Laporan Masrian Mizani I Aceh Barat Daya

SERAMBINEWS.COM, BLANGPIDIE – Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (Abdya) Aceh Barat Daya (Abdya) Tanzilurrahman, meminta pemerintah daerah setempat untuk menggali potensi zakat di perusahan yang beroperasi di Abdya.

Dalam agama Islam, kata Tanzil, zakat diartikan sebagai kewajiban bagi setiap muslim yang memenuhi syarat tertentu untuk menyisihkan sebagian harta mereka kepada orang yang berhak menerimanya.

Hal ini, jelas Tanzil, juga tertuang dalam pasal 180 ayat (1) huruf d dan pasal 191 UU Nomor 11 tahun 2006, dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 8 tahun 2022 tentang Pengelolaan Zakat dan Infak pada Baitul Mal.

“Kami kira ini perlu kita gali potensi pendapatan daerah melalui zakat dari perusahaan yang sudah beroperasi di Abdya. Kalau selama ini, Bank Aceh Syariah rutin setiap tahunnya menyalurkan zakat mereka ke Pemerintah melalui Baitul Mal. Nah, bagaimana dengan perusahaan lain,” kata Tanzilurrahman, kepada Serambinews.com, Rabu (23/4/2025).

Selama ini, sebut Tanzil, belum pernah sama sekali diberlakukan zakat ke setiap perusahaan-perusahan besar seperti pabrik kelapa sawit, perusahaan tambang, AMP, dan perusahaan-perusahaan lainnya di Abdya.

“Selaku anggota DPRK di Komisi II yang membidangi perekonomian, kita sangat mendukung jika dilakukan pengutipan zakat melalui Baitul Mal. Nanti, regulasinya apakah melalui qanun yang disepakati dengan DPRK atau melalui Peraturan Bupati, itu bisa kita carikan formulasinya sama-sama,” ucapnya.

Jika pemberlakuan zakat ini sudah diterapkan, kata Tanzil, maka banyak masyarakat kurang mampu akan terbantu melalui Baitul Mal.

“Apalagi perkebunan sawit kita di Abdya sangat luas, baik itu di kelola oleh perseorangan maupun yang perusahaan. Kami pikir, ini sangat penting untuk kita gali potensi zakatnya,” pungkas Tanzil. (*)