Gubernur Jawa Barat Dapat Ancaman Akan Dibunuh Pakai Bom, Dedy Mulyadi Tak Gentar Hadapi Preman

Gubernur Jawa Barat Dapat Ancaman Akan Dibunuh Pakai Bom, Dedy Mulyadi Tak Gentar Hadapi Preman

SERAMBINEWS.COM -  Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menerima ancaman pembunuhan dengan menggunakan bom bunuh diri dari pihak tak dikenal. 

Meski situasi ini mengundang keprihatinan banyak pihak, Dedy Mulyadi mengakut tidak gentar menghadapi ancaman tersebut.

Bahkan ia juga tidak akan mengurangi kegiatan di lapangan meskipun mendapat ancaman tersebut.

Ancaman pembunuhan terhadap Gubernur Jawa Barat itu datang dari akun media sosial dengan nama provokatif “Wowo dan Dedi Mulyadi sesat!”.

Akun itu secara terang-terangan mengancam akan membunuh Dedy Mulyadi dengan menggunakan bom. 

Ancaman tersebut disampaikan melalui kolom Live Chat dalam siaran langsung YouTube milik Dedy Mulyadi pada Senin (21/4/2025) malam.

Dalam komentar yang terus diulang, akun tersebut bahkan mengklaim siap melakukan aksi bom bunuh diri jika rencana pembunuhan awalnya gagal.

“Kalau rencana saya gagal, maka saya akan pergi ke Jabar memakai bom lain yang saya punya itu bom bunuh diri,”

“Saya akan berlari mencari Dedi Mulyadi dan jika sudah ketemu saya akan mendakatinya dan duarr!!!” tulis akun tersebut.

lihat foto

Menanggapi hal tersebut, Dedi Mulyadi sampai saat ini belum mengambil langkah hukum terhadap ancaman yang diterima dirinya itu.

Ia menyatakan sedang mempertimbangkan keseriusan ancaman tersebut dan akan memutuskan langkah selanjutnya dalam dua hari ke depan, apakah akan melaporkan kasus ini kepada pihak berwenang atau tidak. 

"Saya mau kaji lah apa yang harus saya lakukan terhadap ancaman-ancaman seperti ini, apakah harus lapor atau tidak dilaporkan.

“Nanti saya lihat lah, saya pelajari dulu untung dan ruginya langkah-langkah yang saya lakukan," ungkap Dedi kepada awak media di Gedung Pakuan, Kota Bandung, pada Rabu (23/4/2025), dilansir dari Kompas.com.

Meski menghadapi ancaman, Dedi Mulyadi tidak meminta pengawalan khusus dari pihak kepolisian.