Rugi Ratusan Miliar Akibat Ekspor CPO via Sumut, Ngoh Wan: Saatnya Aceh Bangun Pabrik Pengolahan CPO

SERAMBINEWS.COM - Anggota DPR Aceh, Munawar AR yang akrab disapa Ngoh Wan, memberikan tanggapan terkait kerugian Aceh akibat ekspor Crude Palm Oil (CPO) melalui Sumatera Utara.

Ditegaskan Ngoh Wan, yang lebih konyolnya lagi mobil angkutan CPO ini telah merusak infrastruktur jalan di Aceh.

Sehingga tiap tahun Aceh menganggarkan uang dari APBA untuk memperbaiki jalan yang rusak , sedangkan PAD masuk ke wilayah lain.

"Ini kerugian yang cukup besar bagi Aceh sehingga harus segera diakhiri. Aceh harus mandiri dengan memanfaatkan semua sumber daya alam (SDA) yang ada untuk rakyat dan pembangunan Aceh," harapnya.

Ngoh Wan merekomendasikan agar Gubernur Aceh segera mengambil langkah bijak dan strategis dalam menyikapi persoalan ini.

"Hilangnya potensi pendapatan daerah hingga Rp372 miliar per tahun merupakan masalah serius yang tidak boleh diabaikan," tegas politisi muda PKB Aceh. 

Ngoh Wan menekankan pentingnya pembangunan pelabuhan ekspor CPO di wilayah Aceh agar hasil kekayaan alam bisa memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat setempat.

Ia juga menyoroti perlunya kolaborasi antara pemerintah daerah, DPR Aceh, serta kementerian terkait untuk merealisasikan infrastruktur pendukung, termasuk pelabuhan dan industri hilirisasi sawit. 

"Hal ini bukan hanya soal ekonomi, tapi juga kedaulatan dan kemandirian Aceh dalam mengelola sumber daya alamnya sendiri," tegas Ketua Fraksi PKB di DPR Aceh.

Baca juga: Aceh Rugi Rp 372 Miliar per Tahun Gegara Ekspor CPO Lewat Provinsi Lain

Disamping itu, kata Ngoh Wan, sudah waktunya Aceh membangun pabrik yang dapat mengolah CPO menjadi aneka produk. 

Karena CPO bisa diolah menjadi berbagai produk, baik untuk kebutuhan makanan, industri, maupun kosmetik. 

Produk-produk ini meliputi minyak goreng, margarin, shortening, sabun, deterjen, biodiesel, dan berbagai bahan baku untuk produk makanan olahan seperti mie instan, kue, dan cokelat. 

"CPO juga digunakan dalam pembuatan produk kosmetik seperti lipstik dan lotion. 

Jadi sudah waktunya Aceh membangun pabrik sendiri yang bisa menghasilkan berbagai produk-produk olahan dari CPO," ujar Ngoh Wan.

Apalagi, kata Ngoh Wan, data luas lahan kelapa sawit di Aceh mencapai sekitar 470.826 hektar, dengan produksi CPO sekitar 966 ribu ton per tahun, dan bahkan telah menembus angka 1 juta ton per tahun. 

Lahan sawit ini terbagi antara perkebunan rakyat dan perkebunan perusahaan melalui hak guna usaha (HGU). 

Perkebunan sawit rakyat di Aceh mencapai 263 ribu hektar, sementara lahan sawit milik perusahaan sekitar 220 ribu hektar. 

"Jadi ini waktu yang tepat membangun pabrik pengolahan CPO di Aceh. 

Saya menyarankan pabrik pengolahan CPO dibangun di barat selatan Aceh (Barsela), dan pantai timur Aceh mengingat luasnya sebaran kebun sawit di sana," ujar Ngoh Wan.

Dikatakan Ngoh Wan, dampak dari pabrik itu sangat besar untuk Aceh. 

Selain dapat mengolah berbagai produk turunan dari CPO, juga menyerap lapangan kerja yang sangat besar.

"Pabrik pengolahan CPO ini dapat menyerap tenaga kerja yang sangat banyak. 

Makanya Pemerintah Aceh harus mampu memprioritaskan untuk mewujudkan pabrik pengolahan CPO di Aceh," tegas Munawar AR.

Kerugian besar bagi aceh

Sebelumnya, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Aceh, Safuadi, mengungkapkan bahwa selama ini Aceh setiap tahunnya rugi Rp 372 miliar akibat proses ekspor crude palm oil (CPO) atau minyak mentah sawit yang dilakukan lewat pelabuhan di Sumatera Utara (Sumut).

Menurut Safuadi, berdasarkan data Distanbun Aceh per Oktober 2024, produksi CPO Tanah Rencong telah menembus angka 1 juta ton per tahun. 

Meski komoditas ini menjadi tulang punggung ekspor nonmigas provinsi Aceh, hanya sekitar 70 ribu ton atau tujuh persen yang diekspor melalui pelabuhan lokal seperti Krueng Geukuh di Aceh Utara dan Calang di Aceh Jaya.

Sementara sisanya, sekitar 930 ribu ton, masih harus diangkut dengan truk tangki sejauh ratusan kilometer menuju pelabuhan ekspor di Sumatra Utara.

“Jika seluruh CPO diekspor dari pelabuhan Aceh, bea keluar yang kini dinikmati provinsi lain akan berpindah ke Aceh dan nilainya bisa ratusan miliar. Dan akan berdampak pada hitungan Dana Bagi Hasil (DBH) bagi Aceh,” ujar Safuadi, Selasa (22/4/2025).

Baca juga: DPP PKB Tunjuk Ngohwan Ketua Fraksi PKB DPR Aceh

Safuadi merincikan, kerugian mencapai ratusan miliar tersebut berasal dari biaya logistik berupa ongkos angkut CPO melalui jalur darat ke Sumut yang mencapai Rp 400 ribu per ton.

Kemudian kerusakan jalan akibat lalu lintas truk berat yang diperkirakan mencapai lebih dari 26 ribu perjalanan per tahun.

Ia menilai, beban kendaraan dengan muatan tinggi ini memperpendek umur ruas jalan nasional dan mempercepat kebutuhan overlay, yang tentunya membebani APBN dan APBD secara langsung.

“Kondisi ini bukan hanya memperlemah posisi logistik Aceh, tetapi juga menyebabkan kebocoran ekonomi daerah dalam skala besar. Artinya, sekitar Rp 372 miliar per tahun mengalir keluar Aceh hanya untuk biaya logistik,” jelasnya.

 Tidak hanya itu, kata Safuadi, setiap pengapalan CPO yang dilakukan melalui pelabuhan luar daerah menambah beban biaya sebesar Rp 2,4 miliar per kapal, dengan asumsi satu kapal membawa enam ribu ton CPO.

Selain kerugian ekonomi langsung, Aceh juga kehilangan potensi dana bagi hasil bea keluar yang saat ini dinikmati provinsi lain.

 Jika pelabuhan ekspor tersedia dan digunakan secara optimal di Aceh, maka dana bagi hasil atas bea keluar tersebut akan menjadi bagian dari penerimaan daerah Aceh.

Melihat situasi ini, Safuadi menilai pembangunan pelabuhan ekspor yang representatif menjadi kebutuhan mendesak. 

Kajian Kementerian Keuangan sebagai unit pengelola Creative Financing KPBU bersama Dinas Perhubungan Aceh memperkirakan investasi sekitar Rp 700 miliar dibutuhkan untuk memodernisasi Pelabuhan Krueng Geukuh.

Diantaranya pendalaman alur 9 m, loading arm, dan tangki 40.000 m3;. Dengan throughput fee sekitar Rp 55 ribu per ton, skema KPBU untuk pengembangan dermaga akan mampu balik modal dalam 7–8 tahun.

“Manfaat pembangunan pelabuhan ini akan meluas ke berbagai sektor. Pemerintah daerah bisa memperoleh lebih dari Rp 40 miliar per tahun dari retribusi bongkar muat.

Di sisi hulu, petani sawit bisa menikmati kenaikan harga tandan buah segar (TBS) sebesar Rp100 hingga Rp 150 per kilogram karena biaya transportasi berkurang,” jelasnya.

Selain itu, kehadiran pelabuhan modern akan membuka peluang hilirisasi industri sawit seperti oleokimia dan biodiesel, yang selama ini terkonsentrasi di Dumai, Medan, dan bahkan Johor. 

Tenaga kerja lokal dapat terserap di berbagai sektor pendukung, mulai dari pergudangan, perkapalan, laboratorium mutu, hingga pabrik turunan sawit.

Lebih lanjut, Safuadi menyampaikan, potensi pengembangan pelabuhan ekspor tidak hanya terbatas di Krueng Geukuh. 

Pelabuhan Calang, Meulaboh, Surin di Abdya, dan Singkil juga layak dikembangkan sebagai simpul logistik baru.

Keberadaan pelabuhan-pelabuhan ini akan memperpendek rantai distribusi dan memperkuat daya saing CPO Aceh di pasar global.

Tanpa percepatan pembangunan pelabuhan ekspor, Aceh akan terus kehilangan ratusan miliar rupiah setiap tahun. Uang yang seharusnya memperkuat ekonomi lokal justru tersedot keluar daerah. 

Di sisi lain, potensi peningkatan pendapatan daerah, kesejahteraan petani, dan penciptaan lapangan kerja masih terhambat oleh ketergantungan pada infrastruktur luar provinsi.

Pembangunan pelabuhan ekspor bukan semata soal beton, pipa dan tangki. Ini adalah pilihan strategis untuk menentukan arah masa depan ekonomi Aceh.

 Jika keputusan ini tidak segera diambil, maka generasi mendatang akan menanggung akibat dari kelambanan hari ini.

Baca juga: Harga Emas PerMayam Hari Ini di Langsa Turun Drastis Sepanjang 2025, 23 April 2025 Dijual Segini

Sebaliknya, jika dimanfaatkan dengan tepat, pelabuhan ekspor akan menjadi pintu masuk bagi transformasi besar, dari Aceh sebagai lumbung bahan mentah menjadi Aceh sebagai pusat nilai tambah dan industri kelapa sawit.

 “Keputusan ada di meja para pemimpin daerah hari ini. Setiap bulan tanpa progres berarti puluhan miliar rupiah kembali tergerus di jalan raya. Jika Aceh sungguh ingin lepas dari label hanya lumbung bahan mentah, maka dermaga ekspor CPO adalah pintu gerbangnya,” pungkasnya.

Rincian Kerugian Aceh

- Biaya Logistik: Ongkos angkut CPO ke Sumut sebesar Rp 400 ribu per ton, total Rp 372 miliar per tahun.

- Kerusakan Infrastruktur: Lebih dari 26 ribu perjalanan truk berat per tahun menyebabkan kerusakan jalan nasional, memperpendek umur jalan, dan membebani APBN/APBD.

- Biaya Pengapalan: Ekspor melalui pelabuhan luar menambah biaya Rp 2,4 miliar per kapal (kapasitas 6.000 ton).