Wabup Abdya Jadi Inspektur Apel Hari Otda, Ini 8 Hal Strategis Prioritas Pemerintah Pusat dan Daerah

Laporan Masrian Mizani I Aceh Barat Daya

SERAMBINEWS.COM, BLANGPIDIE – Wakil Bupati Aceh Barat Daya (Abdya) Zaman Akli bertindak sebagai Inspektur pada Apel Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) XXIX Tahun 2025. 

Apel Peringatan Hari Otda XXIX itu, dihadiri unsur forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda), Plt Sekda, para asisten, staf ahli, kepala SKPK, Camat, TNI/Polri, dan keuchik. Acara itu berlangsung di halaman Kantor Bupati Abdya, Jumat (25/4/2025).

Saat bertindak sebagai inspektur apel, Wakil Bupati Zaman Akli membacakan amanat Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dalam amanat itu, ada 8 poin yang disampaikan sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Bahwa kesatuan visi, arah kebijakan strategis serta langkah implementasi yang sinkron dan berkelanjutan di setiap tingkatan pemerintahan menjadi salah satu kekuatan utama Bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan besar menuju Indonesia Emas,” kata Tito.

Maka, sambungnya, hal-hal strategis yang perlu menjadi perhatian utama bagi seluruh pihak baik di pusat maupun di daerah untuk mengharmoniskan gerak langkah pada tataran implementasi.

Pertama, sebutnya, upaya mewujudkan swasembada pangan diantaranya dengan menguatkan regulasi, dukungan anggaran dan teknologi yang diiringi dengan penguatan sumberdaya manusia pertanian, akses distribusi pemasarannya serta mengotimalkan lahan pertanian.

Kedua, kata Tito, upaya mewujudkan swasembada energi melalui optimalisasi sumberdaya domestik, diversifikasi energi, efisiensi dan dukungan kebijakan. Dengan upaya tersebut memberi pengaruh signifikan dalam mengurangi impor energi serta memperkuat ketahanan nasional yang mendukung pembangunan berkelanjutan.

“Ketiga, pengelolaan sumber daya air diantaranya melalui peningkatan infrastruktur, pengembangan teknologi inovatif, penegakan hukum serta meyiapkan perangkat kebijakan yang signifikan,” ujarnya.

Keempat, tambahnya, mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, bebas korupsi, dan melayani masyarakat dengan berintegritas.

Poin kelima, sambungnya, mengembangkan kewirausahaan yang dapat membuka lapangan kerja diantaranya melalui kemudahan memulai bisnis dan akses permodalan, pengembangan ekonomi desa dan sektor informal, memperluas investasi dan industri padat karya.

“Kemudian, pelatihan dan peningkatan keterampilan, pengembangan inkubator bisnis di kampus dan daerah, dukungan UMKM dan koperasi, serta kolaborasi pemerintah-swasta-akademisi,” ujarnya.

Keenam, lanjutnya, peningkatan akses dan kualitas pendidikan melalui kolaborasi pemerintah (pusat dan daerah), swasta dan masyarakat dengan memfokuskan pada beberapa hal utama yakni pemerataan akses (infrastruktur, beasiswa, dan digitalisasi), peningkatan kualitas (guru, kurikulum, dan fasilitas), serta pengawasan dan keterlibatan publik. 

“Termasuk di dalamnya memastikan peserta didik tercukupi asupan gizi melalui program pemberian makan bergizi gratis,” sebutnya.

Ketujuh, kata Tito, upaya untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang merata, berkualitas dan terjangkau diperlukan pendekatan menyeluruh yang melibatkan Pemerintah, pemerintah daerah, tenaga medis dan masyarakat.