DPRK Rekom Segel Tambang Batubara PT AJB dan PT Mifa yang Caplok Wilayah tanpa Izin di Nagan

Laporan Rizwan I Nagan Raya

SERAMBINEWS.COM - DPRK Nagan Raya kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait dugaan penambangan ilegaL atau tanpa izin yang dilakukan oleh PT Agrabudi Jasa Bersama (AJB) dan PT. Mifa Bersaudara yang masuk wilayah Nagan Raya berlangsung di DPRK setempat, Jumat (25/4/2025).

RDP dilakukan  dengan memanggil pimpinan PT AJB dan PT Mifa Bersaudara dan sejumlah pejabat Pemkab diantaranya Asisten I Zulkfika SH,  Asisten II Amran Yunus MT, Kadis Pertanahan Wahidin SE, Inspektorat, Kadis PUPR Ir Tamarlan,  Kadis Lingkungan Hidup Teuku Zeddy Surachman SE, Kabag  Pemerintahan Dedi Saputra SH,  Camat Kuala Koko Fonna Lonza, serta Sekdes Krueng Mangkom, Keuchik Alue Buloh, Keuchik Paya Udeung, Keuchik Kuta Aceh, Keuchik Krueng Mangkom dan sejumlah aparatur Gampong dan tokoh masyarakat setempat. 

Rapat selesai hingga malam hari pukul 23.00 WIB dipimpin Ketua Komisi II Zulkarnain SH digelar secara terpisah antara kedua perusahaan tersebut, namun Zulkarnain memberikan kesempatan secara leluasa agar pihak PT AJB dan PT Mifa dapat menyampaikan fakta-fakta serta argumentasi yang menguatkan sikap mereka masing-masing. 

PT AJB yang diwakili Safran Arief Thema dan Meily Lestari menyampaikan bahwa IUP PT AJB berada di wilayah Kabupaten Aceh Barat yang dikeluarkan oleh Bupati Aceh Barat Ramli MS.  

Namun pimpinan perusahaan tersebut mengakui bahwa PT AJB melakukan kegiatan eksploitasi batu bara di wilayah Gampong Krueng Mangkom Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya serta melakukan pembebasan lahan lainnya di Gampong Krueng Mangkom dan Alue Buloh dimana kedua Gampong tersebut berada di Kabupaten Nagan Raya.

Baca juga: Dipicu Tambang Batubara, YLBH AKA Nagan Raya Dorong Pemerintah Aceh Selesaikan Klaim Batas

Namun ketika sejumlah anggota DPRK meminta PT. AJB menghentikan kegiatan eksploitasinya,  Meily Lesatari dan Safran mengatakan bersedia menghentikan, namun harus ada surat dari Pemkab Nagan Raya untuk penghentian kegiatan.  

PT AJB mengaku memiliki kontrak dengan PLTU 1-2 (milik PLN) untuk memasok batu bara.

Pada rapat sesi kedua digelar dengan menghadirkan pihak PT Mifa Bersaudara yang diwakili oleh Section Head CLGR Muhammad Arief, Wakil KTT Abdul Haris dan Ridwan serta didampingi oleh 2 orang lowyer.

Berbeda dengan PT AJB,  rapat pada sesi kedua ini berjalan sangat alot.  

Sebab pihak PP Mifa Bersaudara tidak mengakui melakukan eksplorasi dan eksploitasi di wilayah Kabupaten Nagan Raya.   

Mifa mengatakan kegiatannya masih dalam lingkup batas IUP yang diberikan pemerintah kepada PT Mifa Bersaudara yakni di wilayah Kabupaten Aceh Barat.    

Dan Mifa mengatakan bahwa permasalahan tersebut sebenarnya antara pemerintah Nagan Raya dengan pemerintah Aceh Barat dan mereka berharap kedua kabupaten tersebut segera menyelesaikan permasalahannya.

Atas sanggahan PT Mifa Bersaudara, Ketua Komisi II Zulkarnain menyodorkan bukti-bukti dimana PT Mifa telah melakukan eksploitasi batubara dalam wilayah Kabupaten Nagan Raya tepatnya di Gampong Paya Udeung.   

Tidak hanya itu, Zulkarnain juga menyampaikan bukti-bukti bahwa PT Mifa Bersaudara telah banyak melakukan transaksi jual beli tanah/lahan dengan masyarakat di wilayah Gampong Alue Buloh, Paya Udeung, Kuta Aceh dan Krueng Ceuko, Nagan Raya.    

Transaksi jual beli tersebut terjadi dalam wilayah Nagan Raya dan secara administrasinya pun dibuat di Kabupaten Nagan Raya. 

"Cukup banyak bukti dan saksi yang kami miliki untuk membantah seluruh argumentasi pihak PT Mifa Bersaudara,"  ujar Zulkarnain dari Fraksi Demokrat.

Lebih lanjut Ketua Komisi II Zulkarnain, Ketua Komisi I Heri Yanda, S.AB, Ketua Komisi III Junid Arianto, Ali Sadikin dan sejumlah  Anggota DPRK yang hadir memaparkan fakta-fakta dimana PT Mifa Bersaudara telah mencaplok wilayah Nagan Raya tanpa izin sehingga sangat merugikan pemerintah dan masyarakat Nagan Raya.   

Untuk itu DPRK dan Pemkab Nagan Raya meminta agar PT Mifa Bersaudara menghentikan kegiatan eksploitasi tambang Batu bara dalam wilayah Nagan Raya sampai adanya penyelesaian sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Hal itu penting dilakukan oleh PT Mifa Bersaudara agar proses penyelesaiannya dapat berjalan dengan aman dan damai.  

Sebab sikap PT Mifa Bersaudara yang tidak mengakui area yang telah digarapnya itu berada di wilayah Nagan Raya, sementara mereka dengan sadar telah banyak membebaskan tanah dibeberapa Gampong seperti Alue Buloh, Paya Udeung, Kuta Aceh dan Krueng Ceuko,  telah memantik reaksi keras dari masyarakat Nagan Raya dimana kondisi ini harus bisa dikendalikan dengan baik agar tidak terjadi hal-hal diluar yang tidak diinginkan.
 
Maka menghentikan kegiatan untuk sementara waktu merupakan langkah bijak dari PT Mifa Bersaudara hingga adanya penyelesaian masalah secara baik dan komprehensif.  

Setelah rapat, PT Mifa Bersaudara menandatangani berita acara eapat bersama DPRK dan Pemkab pada pukul 22.00 WIB.

Sementara PT AJB tidak bersedia menandatangani berita acara dengan alasan tidak diizinkan oleh pimpinannya.

Padahal diawal rapat Safran perwakilan PT AJB mengatakan memiliki kapasitas untuk mengambil sikap dan keputusan atasnama PT AJB.  

Namun terakhir yang bersangkutan tidak mau menandatangani berita acara, padahal isi dari berita acara tersebut adalah pernyataan-pernyataan yang mereka sendiri sampaikan didalam rapat.     

Namun Zulkarnain mengatakan mereka semua tidak dapat mengelak dari fakta-fakta yang terungkap dalam rapat.  

Meskipun tidak bersedia menandatangani berita acaranya, namun DPRK memiliki rekaman CCTV dimana semua gambar dan suara terekam dengan baik.

Pada bagian akhir,  peserta rapat baik dari pihak DPRK Nagan Raya maupun pihak Pemkab Nagan Raya sepakat rekomendasikan kepada Bupati Nagan Raya dengan segala kewenangan serta kekuasaannya agar melakukan penyegelan atau penghentian kegiatan terhadap lokasi tambang PT AJB dan lokasi tambang PT Mifa Bersaudara sampai permasalahan tersebut selesai dengan baik.

Di samping itu Bupati Nagan Raya juga diminta untuk menuntut segala kerugian daerah dan masyarakat kepada kedua perusahaan tersebut serta meminta Gubernur dan Kementerian terkait untuk merevisi IUP PT AJB dan PT Mifa Bersaudara dengan mengeluarkan lokasi yang berada di wilayah Nagan Raya.  

Atau kedua perusahaan tersebut dapat mengurus perizinannya di wilayah Nagan Raya sehingga kegiatan yang dilakukan nantinya sesuai dengan prosedur hukum dan didukung oleh masyarakat Nagan Raya.(*)