Surat Pertama tak Dijawab, SOMASI Kota Langsa Surati Lagi DPRK, Ancam Gelar Demo jika tak Direspon

“Keterlambatan pelantikan ini telah menimbulkan keresahan, mengganggu kepastian hukum, dan merugikan kepentingan masyarakat Kota Langsa secara umum, baik dalam aspek pelayanan publik, stabilitas pemerintahan daerah, maupun pembangunan,” urai dia. 

“Apabila dalam waktu 3 hari kerja sejak diterimanya somasi II ini tetap tidak terdapat respon dan tindakan nyata dari DPRK Langsa, maka kami akan mengambil langkah-langkah hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” ancam dia.

“Kami akan melakukan advokasi publik dan konsolidasi aksi damai bersama elemen masyarakat Sipil lainnya sebagai bentuk ekspresi konstitusional,” tukas Zulfadly. 

Somasi II itu ditembuskan ke Presiden Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta, Gubernur Aceh di Banda Aceh, dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) di Banda Aceh.  

"Jika nanti somasi kedua ini juga tidak mendapatkan jawaban dari DPRK Langsa, maka kita merencanakan akan menggelar aksi unjuk rasa ke DPRK Langsa," ucap Zulfadly.

Khawatir blunder

Sementara itu, Ketua Fraksi PAN DPRK Langsa, Ngatiman menyampaikan, bahwa pihaknya beralasan tidak memberikan jawaban tetulis atas somasi pertama itu, dikhawatirkan akan terjadi blunder. 

"Mungkin dalam somasi pertama kemarin mungkin teman-teman berharap jawaban tertuliskan,” ucap Ngatiman di hadapan elemen sipil.

“Kita berpikir setelah berdiskusi kalau memberikan jawaban tertulis terkait dengan kronologis, dikhawatirkan akan terjadi blunder, kalau blunder harapan kita tidak tercapai,” urainya.

Tapi setidaknya, sambung Ngatiman, dengan adanya somasi pertama itu, mungkin telah membuka jalan kepada mereka anggota DPRK untuk melakukan konsolidasi lebih intens.

"Insya Allah semuanya berjalan dengan baik, jika dilihat dari progresnya telah berjalan sampai 75 persen, Alhamdulillah mungkin berkat dukungan, doa, dan kerja sama saudara-saudara sekalian," pungkasnya. 

Sebelumnya pada Rabu (23/4/2025) lalu, puluhan elemen sipil yang terdiri dari OKP, Ormas, dan lainnya, mengatasnamakan diri Solidaritas Masyarakat Sipil (SOMASI) Kota Langsa mendatangi Sekretariat DPRK Langsa.

Kedatangan SOMASI ini untuk menyerahkan surat tertulis yakni somasi I (pertama) terkait permintaan pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Langsa terpilih periode 2025-2030 kepada DPRK Langsa. 

Somasi tertulis ini diserahkan oleh Koordinator SOMASI Kota Langsa, Zulfadly, didampingi puluhan orang lainnya, dan diterima Ketua DPRK Langsa, Melvita Sari yang didampingi sejumlah anggota dewan, di halaman pintu masuk Sekretariat DPRK Langsa.(*)