Seorang Kader Partai Keadilan Sejahtera Minta Makhyarruddin Dicopot dari Ketua PKS Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Seorang kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aceh, Nourman Hidayat mendesak DPP untuk mencopot Makhyaruddin Yusuf dari jabatan Ketua DPW PKS Aceh. Nourman yang juga advokat senior itu, menilai DPW PKS Aceh di bawah kepemimpinan Makhyaruddin mengalami keterpurukan, mulai tidak adanya perubahan prinsipil dalam pengelolaan partai hingga tidak ada proses kaderisasi.

"Selama lima tahun kita alpa dari segi kaderisasi pembinaan wilayah, kehumasan, dan pendidikan politik. Kepemimpinan Makhyar bukan hanya lemah tapi juga telah merusak soliditas kader yang berakibat PKS gagal penuhi target pemilu 2024,” katanya kepada Serambi, Senin (5/5/2025). 

Menurut Nourman, pergantian ketua DPW tidak harus menunggu hasil pemilihan anggota majelis syuro, tetapi bisa dilakukan pencopotan segera karena posisi mendesak. "Pencopotan ini sangat mendesak untuk dilakukan karena tantangan politik ke depan semakin berat dan PKS harus memiliki peran kuat di dalamnya,” ujarnya. 

Ia mengungkap, pada Pemilu 2024 perolehan suara PKS mengalami penurunan drastis, hal itu menyebabkan PKS Aceh kehilangan sejumlah kursi, khususnya untuk DPRA. Ia memandang, berkurangnya jumlah kursi di DPRA akan berefek terhadap kinerja partai baik di dalam maupun di luar parlemen. 

Kondisi itu, kata Nourman, semua berpunca pada ketidakmampuan Makyaruddin dalam memimpin dan mengelola PKS Aceh. "Ini bertolak belakang dengan visi misi PKS sebagai partai kader. Makhyar tidak mampu mengelola soliditas dan bahkan cenderung merusaknya hingga menjangkau semua jenjang kaderisasi. Padahal selama ini kaderisasi adalah mesin partai yang paling efektif,” jelasnya. 

Nourman juga menyayangkan kondisi PKS Aceh saat ini, di mana dalam sejarahnya mesin politik PKS berupa kader yang militansi mengawal suara. Namun, kini hal tersebut sudah tidak terjadi lagi. “Ada yang berbeda dan sangat mengganggu. Semua mengarah kepada lemahnya soliditas kader, lemahnya kepemimpinan partai. Dalam jangka panjang kader harus menghadapi PR (pekerjaan rumah) yang lebih berat. Membangun partai bukan setahun dua tahun. Harusnya kita leading pada tahun 2024,” ungkapnya. 

Melalui mekanisme internal partai yang mulai bergulir beberapa waktu ke depan, ia berharap DPP PKS memperhatikan suara kader dan membuat kebijakan strategis untuk Aceh. “Masa depan PKS Aceh ditentukan dengan kepemimpinan yang cerdas, baik dan energik. Makhyar sudah cukup,” pungkasnya. 

Menanggapi desakan ini, Makhyaruddin menyampaikan terima kasih kepada Nourman yang telah mengkritisi dan memberi masukan terhadap kepemimpinan dirinya sebagai Ketua DPW PKS Aceh. Makhyar juga menilai bahwa pernyataan yang diutarakan oleh advokat senior itu merupakan hal positif untuk kemajuan PKS ke depannya. 

“Tentu ini adalah hal yang positif untuk memajukan partai. Di PKS semua kader boleh memberi pendapat dan masukan terhadap pimpinan Partai,” ucapnya. “Di Aceh banyak kader-kader PKS yang memiliki kemampuan memimpin partai. InsyaAllah PKS Aceh surplus kader untuk jadi pimpinan di tingkat wilayah,” tambahnya.(ra)