Pemerintah Aceh Diminta Bangun Badan Usaha Milik Aceh Dalam Sektor Pangan

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Eddi Shadiqin, mendorong Pemerintah Aceh untuk segera merealisasikan pendirian Badan Usaha Milik Aceh (BUMA) Sektor Pangan. 

Menurut Eddi, keberadaan BUMA/BUMD sektor pangan ini sangat penting sebagai instrumen strategis dalam memperkuat kedaulatan pangan, menstabilkan harga komoditas, serta meningkatkan kesejahteraan petani di Aceh.

“Perusahaan pangan yang dimiliki oleh Pemerintahan Aceh dalam hal ini BUMA sangat perlu, ini melihat potensi yang dimiliki oleh Aceh. Jadi saya berharap pertumbuhan ekonomi arus bawah ini bisa lebih cepat tersentuh,” kata Eddi kepada Serambi, Rabu (14/5/2025). 

Politisi Partai Darul Aceh (PDA) itu menegaskan bahwa BUMA Pangan dapat berperan aktif dalam menyerap hasil pertanian rakyat, menstabilkan harga komoditas strategis, serta mendukung peningkatan kesejahteraan petani. 

Selain itu, kata dia, kehadiran BUMA Pangan juga diharapkan mampu menjadi sumber baru Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui aktivitas usaha yang profesional dan berkelanjutan.

“Pendirian BUMA Pangan merupakan langkah konkret yang harus segera direalisasikan. Aceh memiliki potensi pangan yang melimpah, namun belum dikelola secara optimal, badan usaha seperti  adalah kebutuhan mendesak dan penting bagi Aceh,” ungkapnya. 

“Dengan kekayaan potensi pertanian dan perkebunan Aceh, kita perlu lembaga usaha yang dikelola secara profesional untuk menyerap hasil petani, menjaga harga tetap stabil, dan memperkuat distribusi pangan lokal,” lanjutnya. 

Eddi menilai keberadaan BUMA Pangan ini berpotensi memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta membuka lapangan kerja di sektor Agroindustri. “Aceh tidak boleh terus bergantung pada pasokan pangan dari luar. Kita butuh kemandirian, dan itu hanya mungkin jika ada Badan Usaha Milik Daerah yang kuat di sektor pangan,” tegasnya.

Menurut Eddi, nomenklatur dan dasar hukum untuk pembentukan BUMD Pangan di Aceh telah tersedia, tinggal menunggu komitmen dan sinergi lintas sektor untuk direalisasikan. Ia juga memastikan bahwa Komisi III DPRA siap memberikan dukungan penuh, termasuk dari sisi anggaran, pengawasan, dan kebijakan.

“Selaku anggota Komisi III DPRA, saya siap mengawal dan memfasilitasi proses pendirian BUMA Pangan sebagai bentuk komitmen terhadap kedaulatan dan keadilan ekonomi bagi petani kita,” pungkasnya.(ra)