Tolak Penunjukan Caretaker, Ketua HIPMI Aceh Gidong: Stop Intervensi, Hormati Demokrasi HIPMI

Laporan Muhammad Nasir | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Di tengah tarik ulur proses pemilihan calon Ketua Umum HIPMI Aceh, pihak Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI akan menetapkan caretaker atau penunjukan pelaksana sementara di BPD HIPMI Aceh.

Menanggapi hal itu, Ketua BPD HIPMI Aceh, Ridha Mafdhul Gidong secara tegas menyatakan penolakannya terhadap keputusan Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI yang menetapkan caretaker di BPD HIPMI Aceh. 

Keputusan tersebut dinilai tidak sah dan bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta Peraturan Organisasi (PO) HIPMI.

“Saya menolak keras kebijakan ini. Penunjukan caretaker oleh BPP adalah tindakan sewenang-wenang yang tidak memiliki dasar konstitusional,” katanya. 

“Ini adalah bentuk intervensi yang menciderai semangat independensi dan demokrasi di tubuh HIPMI,” tegas Gidong.

Menurut Gidong, tindakan BPP ini muncul hanya karena perbedaan pandangan politik internal. 

Ia menilai, perbedaan pandangan adalah hal lumrah dalam organisasi, dan tidak seharusnya menjadi alasan untuk mengabaikan aturan organisasi yang sah.

“HIPMI bukan alat kekuasaan. HIPMI adalah rumah besar pengusaha muda yang menjunjung tinggi integritas, konstitusi, dan independensi,” tukas dia. 

“Jika perbedaan pandangan dianggap ancaman, maka di mana ruang demokrasi dalam organisasi ini?” lanjutnya.

Gidong akan membuat surat keberatan dan meminta BPP HIPMI untuk mencabut keputusan caretaker dan mengembalikan marwah organisasi ke jalur yang benar, sesuai AD/ART dan PO yang berlaku. 

Ia juga akan menempuh jalur hukum apabila proses ini tidak ditindaklanjuti.

Gidong juga mengajak seluruh kader HIPMI di Indonesia untuk bersama-sama menjaga integritas organisasi dari praktik otoriter dan manipulatif.

“Organisasi ini dibangun dari semangat kewirausahaan, bukan kepentingan politik sesaat,” ulasnya. 

“Mari kita jaga HIPMI tetap sebagai wadah pembinaan dan perjuangan pengusaha muda, bukan menjadi alat kepentingan pribadi atau kelompok,” tutup Gidong.