Penerimaan Negara di Aceh Tumbuh Positif Capai Rp 1,6 Triliun per April 2025

SERAMBINEWs.COM, BANDA ACEH - Asset & Liabilities Committee (ALCo) Regional Aceh Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu-Satu) Aceh, memaparkan realisasi APBN Regional Aceh per 30 April 2025. Pemaparan realisasi itu meliputi sisi penerimaan maupun pengeluaran. 

Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Aceh, Paryan, mengatakan, kinerja APBN per 30 April 2025 untuk pendapatan negara tercatat senilai Rp 1,6 triliun atau 22,97 persen.

Pendapatan tersebut terdiri dari Penerimaan Pajak sebesar Rp 973,28 miliar atau 16,48 persen, Penerimaan Bea dan Cukai sebesar Rp 183,54 miliar 63,95 persen, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 436,46 miliar 58,60 persen.

PNBP yang dihasilkan dari DJKN sebesar Rp 6,83 miliar. PNBP itu berasal dari tiga sumber utama, yakni pengelolaan aset sebesar Rp 5,72 miliar, pelaksanaan lelang sebesar Rp 1,07 miliar, dan pengurusan piutang negara dengan capaian Rp 35,35 juta. 

Selain itu, DJKN sebagai pengelola aset juga turut berkontribusi dalam PNBP melalui optimalisasi aset, pelaksanaan lelang, serta pengurusan piutang Negara. “Sedangkan dari sisi belanja, per 30 April 2025 mencapai Rp 10,7 atau triliun 24,18 persen. Jumlah tersebut  terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP) Rp 3,67 triliun dan Belanja Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 7,07 triliun,” kata Paryan dalam keterangannya, Selasa (27/5/2025).

Dikatakan, selain karena adanya dinamika dalam efisiensi anggaran, penyelenggaraan Pemilu pada tahun lalu juga menjadi salah satu alasan pembeda tingginya realisasi pada tahun lalu. 

Kemudian, dalam hal dana transfer ke daerah, sejumlah dinamika yang terjadi seperti perubahan syarat salur mengakibatkan DAK Fisik dan Dana Otsus belum salur pada April 2025, dan baru akan tersalurkan pada bulan Mei 2025. Untuk kinerja anggaran daerah (konsolidasi), dari sisi pendapatan daerah tercatat sebesar Rp6,48 T atau 16,71 persen. 

Terdapat tren peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 34,7 persen (yoy) yang berasal dari retribusi daerah dan hasil dividen BUMD. Sementara itu, realisasi belanjaAPBD (konsolidasi) hingga 30 April 2025 sebesar Rp 5,87 triliun (14,8 persen) yang didominasi oleh belanja operasi senilai Rp 4,95 triliun. “Realisasi belanja modal masih perlu menjadi perhatian karena baru mencapai Rp 91,21 miliar,” pungkasnya.(iw)