Sederet Tokoh Aceh Tolak Keras 4 Pulau Singkil Masuk ke Sumut, dari Senator hingga Ulama Bereaksi

Sederet Tokoh Aceh Tolak Keras 4 Pulau Singkil Masuk ke Sumut, dari Senator hingga Ulama Bereaksi

SERAMBINEWS.COM - Usulan pengelolaan bersama terhadap empat pulau di wilayah Aceh Singkil yang diajukan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution menuai gelombang penolakan dari sejumlah tokoh di Tanah Rencong.

Di antara yang bersuara lantang adalah anggota DPD RI asal Aceh, Azhari Cage hingga sejumlah tokoh ulama Aceh.

Penolakan ini muncul setelah keputusan Mendagri hingga adanya wacana bahwa pulau-pulau yang berada di wilayah administratif Aceh akan dikelola bersama dengan provinsi Sumatera Utara.

Para tokoh menilai langkah tersebut tidak hanya melukai semangat otonomi khusus Aceh, tapi juga berpotensi menimbulkan konflik administratif dan sosial.

Tak hanya itu, sejumlah tokoh Aceh lainnya juga secara terang-terangkan menolak keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025.

Berikut deretan tokoh yang menolak kelola bersama 4 pulau di Aceh Singkil.

1. H. Sudirman

Anggota DPD RI asal Aceh, H Sudirman atau haji Uma telah menyurati Kemendagri pada tahun 2017. Kemudian hal yang sama juga dilakukan pada tahun 2022.

Hal ini untuk menyampaikan aspirasi dan fakta historis serta administratif bahwa pulau-pulau tersebut merupakan bagian dari Aceh. 

Namun, hingga bertahun-tahun lamanya, surat tersebut tidak pernah ditindaklanjuti secara serius oleh Kemendagri. 

Ia mengungkapkan bahwa sejak 17 Juni 1965, keempat pulau tersebut sudah berada dalam wilayah Aceh dan dihuni oleh masyarakat Aceh.

Menurutnya keputusan Mendagri ini sangat mencederai fakta sejarah dan data faktual di lapangan.

2. Azhari Cage SIP

Senator Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Aceh, Azhari Cage SIP dengan tegas menolak keputusan sepihak oleh Kemendagri.

Azhari menyebut keempat pulau tersebut adalah murni milik Aceh dan tidak bisa dikelola bersama sebagaimana diusulkan oleh Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution.

Ia bahan menyebutkan hanya orang gila yang menyetujui permintaan Boby yang pada 4 Juni lalu diusulkan pada Gubernur Aceh, Muzakir Manaf.

Azhari secara tegas mengatakan pemerintah Aceh harus mempertahankan kedaulatan wilayah alih-alih berkompromi untuk dikelola bersama. 

3. Tgk H Muniruddin M Diah

Tgk H Muniruddin M Diah adalah pimpinan Ittihadul Muballighin Nanggroe Aceh Darussalam (IMNAD) pusat. 

Tokoh pemuka agama yang kerap disapa Waled Kiran ini menyeru masyarakat agar mempertahankan marwah Aceh dengan menolak keputusan tersebut.

Menurutnya, 4 pulau di Singkil itu merupakan harga diri Aceh yang harus diperjuangkan dengan penuh persatuan. 

Ia menegaskan, 4 pulau itu bukan sekadar daratan kecil, tapi bagian dari marwah Aceh, bagian dari sejarah, dan warisan geografis yang tidak bisa diabaikan. 

4. Hadi Surya

Hadi Surya, Sekretaris Komisi III DPRA beranggapan permasalahan ini tidak berdiri sendiri.

Ia menduga potensi pergeseran batas darat antarprovinsi terjadi akibat revisi atau perluasan koordinat HGU Sawit tersebut ke arah utara, yang secara perlahan namun pasti mendekati atau bahkan memasuki wilayah Aceh.

Hadi menilai, perlu adanya peninjauan kembali dengan melibatkan Pemerintah Aceh, Pemerintah Sumut dan Pemerintah Pusat dalam hal ini ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).  

Hal ini dilakukan untuk mendapat kepastian hukum dan meminimalisir konflik warga kedua daerah.

Ia juga merasa, berlama-lama di kondisi ini akan menjadi bom waktu yang meledak sewaktu-waktu.

5. Safriadi Oyon 

Bupati Aceh Singkil, Safriadi Oyon Safriadi menggelorakan semangat perjuangan merebut kembali empat pulau yang hilang dicaplok Sumut.

Menurutnya jika semua pihak sepakat dan mendukung merebut kembali empat pulau hilang, maka dalam waktu dekat pulau Panjang, Lipan, Mangkir Besar dan pulau Mangkir Ketek, dapat kembali ke pangkuan Aceh Singkil.

Ia juga mengatakan ada kandungan SDA bernilai tinggi di pulau tersebut. ada harta karun berupa minyak dan gas yang hendak diambil alih. 

6.  Prof. Dr. Ahmad Humam Hamid, MA

Prof. Dr. Ahmad Humam Hamid, MA, Sosiolog dan Guru Besar Universitas Syiah Kuala Banda Aceh dalam opininya menyebutkan Aceh Singkil bukan sembarang titik koordinat. 

Ia adalah denyut awal bagi lahirnya kebesaran Aceh, bahasa Indonesia, dan jejaring budaya Nusantara.

Dalam tulisannya tersebut, Prof Humam Hamid kembali megulas tokoh-tokoh sentral yang berasal dari Singkil.

Hamzah Fansuri, tokoh besar abad ke-16, penyair sufistik pertama dalam sejarah Melayu yang menulis syair dalam bahasa yang kelak akan menjadi fondasi bahasa Indonesia.

Abdurrauf, yang kemudian menjadi Mufti Kesultanan Aceh, juga penerjemah tafsir Qur’an pertama dalam bahasa Melayu.

Menurutnya, Singkil juga bukan sekadar tempat lahir tokoh. 

Ia adalah episentrum awal di mana ide tentang kebangsaan, spiritualitas, dan bahasa menyatu jauh sebelum negara ini bernama Indonesia. 

tragis bila hari ini tanah itu nyaris tak dikenang, bahkan wilayahnya dipotong tanpa narasi, tanpa penghormatan sejarah, seolah ia hanyalah angka dan peta.

7. Subkiyadi

Ketua Tim Pemenangan Presiden Prabowo Subianto di Kabupaten Aceh Singkil tahun 2019, Subkiyadi, mendesak Presiden Prabowo mencopot Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Dirjen Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Safrizal.

Ia menilai, kedua pejabat tersebut telah menyebabkan kegaduhan terkait beralihnya kepemilikan empat pulau di Aceh ke Sumatera Utara (Sumut) yaitu Pulau Mangkir Besar, Pulau Mangkir Ketek, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang. 

Pengalihan kepemilikan empat pulau milik Aceh, juga tidak menghargai fakta sejarah dan fakta lapangan serta bukti-bukti hukum sehingga sangat melukai hati rakyat Aceh.

"Kami meminta Presiden Prabowo memecat Tito Karnavian dan Safrizal dari jabatannya atas kegaduhan yang timbul karena memasukan empat pulau Aceh ke wilayah Sumut," kata Subkiyadi kepada Serambi, Senin (9/6/2025).

8. Abiya Kuta Krueng

Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Ulama Dayah Aceh (PB HUDA), Tgk Dr H Anwar Usman MM yang akrab disapa Abiya Kuta Krueng, dengan tegas mendesak Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, H. Muzakkir Manaf (Mualem) dan Fadhlullah (Dek Fad), untuk segera menemui Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Pertemuan dengan Presiden Prabowo itu terkait klaim wilayah atas empat pulau di Aceh Singkil yang dikabarkan ‘lepas’ atau masuk ke dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara.

“Ini bukan hanya soal tapal batas administratif, tetapi soal kedaulatan dan amanah yang dititipkan kepada pemimpin Aceh oleh rakyatnya,” katanya kepada media, Sabtu (7/6/2025).

“Kami mendesak Mualem dan Dek Fad segera menemui Presiden Prabowo dengan membawa dokumen dan bukti historis serta administratif agar penyelesaian dapat dilakukan secepatnya dan dalam koridor negara hukum,” tegas Abiya Kuta Krueng. (*)

(Serambinews.com/Rauzatul Jannah)

*) Penulis adalah siswa internships dari Muharram Jounalism College (MJC) Banda Aceh.