Janji Akan Selesaikan Tanah Masjid Al-Falah Sigli, Anggota DPR RI Nasir Djamil Sorot Aset PT KAI

Laporan Muhammad Nazar I Pidie

SERAMBINEWS.COM, SIGLI - Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil berjanji akan menyelesaikan polemic tanah Masjid Agung Al-Falah Sigli yang dibangun di tanah eks PT Kereta Api Indonesia atau KAI.  

Pernyataan tersebut disampaikan politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini disela-sela mengisi kegiatan bertajuk "Desa Bersinar Sebagai Pilar Ketahanan Masyarakat Aceh Dari Pengaruh Narkoba" di Oproom Kantor Bupati Pidie, Selasa (10/6/2025).

Untuk diketahui, tanah pada pembangunan perluasan Masjid Agung Al-Falah Sigli masih berstatus milik PT KAI, yang terletak di Gampong Blok Sawah, Kecamatan Kota Sigli.  

Keseluruhan tanah itu meliputi kompleks lokasi pembangunan Masjid Al-Falah baru seluas 20.000 peter persegi. 

Selanjutnya, pertokoan kompleks masjid baru tersebut seluas 2.022 meter persegi.

Pembangunan Masjid Al-Falah Sigli dibangun sejak tahun 2015 hingga 2021, yang telah menghabiskan dana sekitar Rp 131,5 miliar.

Namun, sejak tahun 2023, lanjutan pembangunan Masjid Al-Falah Sigli terhenti. 

"Kita akan mediasi terhadap tanah yang kini dibangun Masjid Al-Falah Sigli dengan PT KAI," kata Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil kepada Serambinews.com, Selasa (10/6/2025).

Ia menjelaskan, banyak tanah milik PJKA yang kini berubah nama PT KAI, yang telantar sehingga diduduki masyarakat.

Menurutnya, masalah PJKA menelantarkan asetnya bukan hanya di Pidie, tapi hampir di semua tempat. 

Kata Nasir Djamil, dari dahulu namanya terus berubah, dari PJKA, yang kemudian diganti dengan nama Perusahaan Umum Kereta Api, dan saat ini diberi nama PT KAI. 

Menurut politikus PKS, perubahan badan hukum tersebut menyebabkan BUMN itu tidak peduli dengan aset yang mereka miliki.

"Tapi, kini tanah PT KAI telah diduduki masyarakat, yang tentunya harus dicari solusi, dan tidak boleh krasak krusuk," kata alumnus Fakultas Dakwah UIN Ar-Raniry Banda Aceh. 

Kata Nasir, masalah tanah di Masji Al-Falah Sigli nantinya akan diadvokasi bersama komisi terkait di DPR RI dengan memanggil PT KAI.

"Sebab, saat ini tanah milik PT KAI ‘dinikmati’ warga negara terhadap aset negara,” papar dia. 

:Saya rasa tidak ada salah jika menjadi milik warga negara di Kabupaten Pidie," pungkasnya.(*)