Soal 4 Pulau Masuk Wilayah Sumut, KNPI Abdya Duga akan ada Barter

Laporan Masrian Mizani I Aceh Barat Daya

SERAMBINEWS.COM, BLANGPIDIE – Polemik 4 pulau di Aceh Singkil, Provinsi Aceh masuk ke dalam wilayah Sumatera Utara (Sumut) terus berlanjut. Berbagai argumentasi dan spekulasi terus muncul kepermukaan, baik itu soal historis, letak geografis, dan administratif.

Menurut Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) Teguh Novrianto SH, 4 pulau tersebut secara historis dan administratif, sah milik tanah rencong, hal itu bisa dibuktikan.

Namun demikian, Teguh, mencoba melihat kondisi politik nasional, yang menurutnya akan terjadi barter antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Aceh—mungkinkah Sumut menjadi tameng?

“Mengikuti perkembangan masalah ini, kami sendiri mencoba berpikir liar, apa agenda Pemerintah Pusat soal 4 pulau ini, apakah ada kaitannya dengan dana otsus Aceh yang berakhir pada tahun 2027 atau terkait rencana pendirian 4 bataliyon? Semoga tidak,” kata Teguh kepada Serambinews.com, Jumat (13/6/2025).

Dugaan liar ini muncul, kata Teguh, setelah Gubernur Sumut Bobby Nasution menjumpai Gubernur Aceh Muzakir Manaf. 

Kehadiran Bobby ke Aceh, sambung Teguh, seolah-olah mendapat restu dari Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri Dalam Negeri (Mendagri) agar  4 pulau tersebut bisa dikelola bersama.

Baca juga: Konflik Memanas, Iran Kirim 100 Drone Menuju Israel, Sekolah Diliburkan, Warga Sembunyi di Bunker

“Padahal, secara pengakuan, bukti, adminitrasi, dan juga sejarah, jelas 4 pulau tersebut milik Aceh, maka sudah tepat langkah Mualem menolak ajakan Bobby,” ujarnya.

Menurut Teguh, melalui Sumut Pemerintah Pusat mencoba melempar bola panas terkait polemik 4 pulau yang sebelumnya Aceh sedang dihangatkan oleh isu penambahan 4 bataliyon dan berakhirnya dana otsus pada tahun 2027.

“Secara tidak langsung seakan-akan Pemerintah Pusat ingin mengatakan kepada Aceh, dana otsus akan kita bicarakan setelah 4 pulau ini bisa dikelola bersama oleh Sumut dan Aceh. Jika ini terjadi, maka agenda penambahan bataliyon di Aceh juga akan terwujud,” duga Teguh.

Ia berharap Presiden Prabowo segera menyelesaikan terkait polemik ini dengan mempertimbangkan semua bukti dan sejarah yang dimiliki Aceh terkait 4 pulau tersebut.

“Kami yakin, hubungan baik dan persahabatan Pak Presiden dengan Pak Gubernur Aceh, beliau pasti mempertimbangkan 4 pulau tersebut tetap milik Aceh pada akhirnya. Kami juga meminta agar Mendagri dievaluasi karena telah membuat kegaduhan terkait masalah ini,” pungkas Teguh. (*)

Baca juga: Ketua Gerindra Ajak Ngopi Dirjen Bina Adwil: Biar Jernih Bicara Soal 4 Pulau di Aceh Singkil