Rakyat Aceh Bersyukur Atas Keputusan Presiden Repubkik Indonesia Prabowo Subianto

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH -- Keputusan Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (17/6/2025) yang mengembalikan empat pulau, yakni Pulau Mangkir Kecil, Pulau Mangkir Besar, Pulau Panjang, dan Pulau Lipan—ke wilayah Provinsi Aceh, khususnya Aceh Singkil, menjadi momen bersejarah yang mengakhiri sengketa wilayah dengan Provinsi Sumatera Utara (Sumut). Keputusan ini yang diumumkan usai rapat terbatas di Istana Negara dan membatalkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri sebelumnya, tidak hanya menyelesaikan masalah administratif, tetapi juga mengembalikan harga diri serta harapan masyarakat Aceh. Berbagai pihak, mulai dari anggota DPR RI, DPD RI, bupati, tokoh masyarakat, hingga wakil rakyat menyambut keputusan ini dengan rasa syukur.

H Ruslan Daud (HRD), Anggota Komisi V DPR RI menyampaikan rasa syukur atas keputusan yang dianggapnya arif dan bijaksana ini. HRD menegaskan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil kekompakan masyarakat Aceh. Ia juga memuji komunikasi efektif antara Presiden dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, serta mengajak masyarakat untuk terus bersatu demi pembangunan Aceh. "Kita semua sangat bersyukur, ini semua berkat kekompakan dan kebersamaan kita semua dan seluruh semua elemen masyarakat Aceh yang selama ini sama-sama telah berjuang mempertahankan empat pulau tersebut," katanya. "Keputusan yang diambil pak Presiden hari ini sangat arif dan bijaksana demi masa depan Aceh yang damai, aman, tentram dan sejahtera," pungkasnya.

Sedangkan anggota DPD RI H Sudirman (Haji Uma) menilai keputusan Presiden sebagai langkah adil yang berlandaskan fakta sejarah, bukan sekadar pertimbangan geografis. Ia menyoroti perjuangan kolektif masyarakat Aceh, termasuk melalui media sosial, dan mendorong Pemerintah Aceh untuk segera merancang pembangunan di pulau-pulau tersebut. "Keputusan Presiden sangat tepat dan jernih. Beliau tidak memiliki kepentingan lain selain menyelesaikan persoalan ini secara adil dan berlandaskan fakta sejarah," ujarnya. Ia menambahkan, persoalan perbatasan itu tidak bisa hanya dilihat dari kedekatan geografis. Ada aspek historis, filosofis, bahkan karakteristik budaya yang harus diperhitungkan. Ini yang sebelumnya diabaikan.

Ia mengungkapkan bahwa sempat terjadi kekeliruan dari Pemerintah Aceh pada tahun 2009 karena tidak memberikan konfirmasi terkait data kepulauan. Namun kekeliruan itu telah diperbaiki pada tahun 2018, di mana jumlah pulau di Aceh dipastikan sebanyak 264, bukan 260 seperti sebelumnya.

"Sayangnya, kesalahan masa lalu justru sempat dijadikan celah oleh pihak tertentu untuk merugikan Aceh. Tapi dengan keputusan Presiden ini, semua menjadi terang dan adil," katanya.

Bupati Aceh Singkil Safriadi juga menyambut keputusan ini dengan gembira. Dia melihatnya sebagai peluang untuk mengembangkan pulau-pulau tersebut menjadi destinasi wisata dengan perbaikan infrastruktur seperti mushala dan dermaga. Ia juga mengusulkan pembangunan jalan batas daratan untuk mencegah konflik di masa depan. "Kita kelola seperti biasa, Alhamdulillah kita jalan terus. Mushala yang sudah hancur akan dibangun kembali dan juga rumah penduduk di sana," katanya. Ia juga menyampaikan terima kasih ke presiden. "Jadi kita bersukur kepada Allah SWT, terima kasih kepada Pak Presiden, ini khusus atas dikembalikannya empat pulau tersebut," katanya.

Darwis Jeunib, Ketua Mualimin dan Wakil Panglima KPA Pusat juga mengapresiasi pemahaman Presiden Prabowo terhadap sejarah Aceh. Dia  menegaskan bahwa pulau-pulau tersebut telah menjadi bagian Aceh sejak 1956 sesuai MoU Helsinki. Ia juga meminta penyelesaian poin-poin perdamaian lainnya, seperti Bendera Aceh, dan mengkritik kebijakan Mendagri sebelumnya yang dianggap memicu kegaduhan. "Kami dari pihak GAM mengucapkan terima kasih kepada presiden yang sudah memutuskan empat pulau itu milik Aceh. Memang bapak Presiden tahu sejarah Aceh," katanya. Ia menambahkan, "Jangan pernah ada provinsi lain merebut wilayah Aceh. Memang kita tau Sumut, batas Aceh itu lebih jauh lagi. Perdamaian antara RI dan GAM ini sudah perjanjian di Helsinki. Kita tuntut poin-poin yang belum selesai," katanya. 

Wakil Ketua DPRK Singkil dan Ketua DPC Gerindra, Wartono menyebut keputusan ini sebagai wujud cinta sejati Presiden Prabowo kepada Aceh, yang tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga mengembalikan harga diri masyarakat di perbatasan. Ia berharap pemerintah pusat mendukung pembangunan ekonomi dan infrastruktur di pulau-pulau tersebut. "Ini bukan sekadar keputusan politik atau administratif. Ini bukti cinta sejati Pak Prabowo kepada Aceh. Dari awal saya sudah yakin, beliau tidak akan biarkan tanah Aceh diambil begitu saja. Hari ini keyakinan itu dibayar tuntas. Terima kasih Pak Presiden, kami rakyat Singkil i love you full!" ujarnya. Ia menegaskan bahwa Prabowo adalah pemimpin yang paham sejarah. “Bagi kami di perbatasan, ini soal harga diri. Kami bersyukur, hari ini kehormatan itu dikembalikan. Beliau bukan hanya Presiden, tapi pelindung marwah Aceh," katanya.

Di Aceh Singkil, keputusan ini memicu euforia, dimana masyarakat, tokoh adat, ulama, dan pejabat setempat berkumpul di halaman kantor DPRK Aceh Singkil, mengganti rencana diskusi dengan pekik takbir dan suka cita.(adi/rd/iw/de)