Dukung Investasi, Anggota DPRK Abdya Minta PT Ensem Abadi Percepat Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit

“Kita meminta PT Ensem Abadi mempercepat pembangunan PKS di Abdya, karena dengan hadirnya pabrik itu bisa mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan PAD,” kata Muhibpudin kepada Serambinews.com, Kamis (19/6/2025).

Laporan Masrian Mizani I Aceh Barat Daya

SERAMBINEWS.COM, BLANGPIDIE – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat Daya (Abdya) Muhibpudin meminta PT Ensem Abadi mempercepat pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di daerah setempat, sebagai upaya mengurangi angka pengangguran dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kita meminta PT Ensem Abadi mempercepat pembangunan PKS di Abdya, karena dengan hadirnya pabrik itu bisa mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan PAD,” kata Muhibpudin kepada Serambinews.com, Kamis (19/6/2025).

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menyebutkan, ia mendukung penuh semua investasi yang menguntungkan daerah dan masyarakat. 

“Apalagi PT Ensem Abadi sudah memiliki Rekomendasi Izin Prinsip dari Bupati Abdya, pada tanggal 24 Agustus 2021,” ucap Muhib.

Selain itu, sebutnya, PT Ensem Abadi juga sudah memiliki pertimbangan teknis terhadap Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P) Kelapa Sawit dari Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, pada tanggal 26 April 2022.

“Kemudian, Izin Online Single Submission (OSS) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) juga sudah ada sejak tanggal 22 April 2024. Maka dari itu, kami minta PT Ensem Abadi segera mempercepat pembangunan PKS di Abdya,” ujarnya.

Baca juga: Lowongan Kerja Konsultan Kehumasan di Pusat Investasi Pemerintah, D4 Bisa Daftar, Cek Syaratnya

Muhib menyebutkan, kehadiran PKS sangat menguntungkan masyarakat, terutama para petani. 

Hal itu, kata Muhib, telah dibuktikan dengan hadirnya dua unit PKS (PT Mon Jambe dan PT Samira) yang mampu menampung tenaga kerja dalam skala besar.

“Apalagi, Pemerintahan di bawah Bupati Safaruddin dan Wabup Zaman Akli sangat mendukung kehadiran investor ke Abdya, tentu yang menguntungkan daerah dan masyarakat,” pungkas Muhib. (*)

Baca juga: Sosok Azam Akhmad Akhsya, Jaksa Tilap Uang Korban Investasi Bodong Rp 11,7 Miliar Dituntut 4 Tahun