Dugaan Korupsi Laptop Oleh Nadiem Makarim Rp 9,9 Triliun, Setara dengan Bangun 99 Sekolah Rakyat

Karena pembangunan satu Sekolah Rakyat diperkirakan menelan dana Rp 100 miliar, akan ada 99 sekolah yang bisa didirikan jika anggaran pengadaan laptop itu digunakan untuk membangun Sekolah Rakyat.

SERAMBINEWS.COM - Belum diketahui nilai kerugian akibat kasus korupsi laptop Chromebook  yang menjerat Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) dipegang oleh Nadiem Makarim.

Beberapa hari lalu, Harli menyebut penyidik sedang berkoordinasi dengan para ahli untuk menghitungnya.

"Nanti akan dihitung secara real seperti apa kerugian keuangan negara. Jadi, saya kira kita berikan waktu karena penyidik dan ahli sekarang sedang berkoordinasi," kata Harli di Gedung Penkum Kejagung, Jakarta, Selasa, (24/6/2025).

Meski demikian, sudah diketahui anggaran pengadaan laptop itu mencapai Rp 9,9 triliun.

Dilaporkan ada sekitar Rp 3,5 triliun yang dialokasikan untuk pengadaan perangkat TIK dan Rp 6,3 triliun untuk dana alokasi khusus (DAK).

Baca juga: Nadiem Makarim Belum Tahu Dicegah Kejagung Ke Luar Negeri, Imigrasi Pastikan Tidak Melarikan Diri

Seandainya anggaran pengadaan laptop itu digunakan untuk membangun sekolah, misalnya Sekolah Rakyat, berapa yang bisa dibangun?

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memperkirakan pembangunan satu Sekolah Rakyat baru bisa mencapai sekitar Rp100 miliar.

"Ya sekitar Rp100 miliar karena kan bukan hanya membangun. Ada pemetaan lahan, ada mebelnya. Jadi masih exercise semua," kata Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pembangunan Sekolah Rakyat, Maulidya Indah Junica, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, (7/5/2025).

Karena pembangunan satu Sekolah Rakyat diperkirakan menelan dana Rp 100 miliar, akan ada 99 sekolah yang bisa didirikan jika anggaran pengadaan laptop itu digunakan untuk membangun Sekolah Rakyat.

Baca juga: Nadiem Makarim Dicegah ke Luar Negeri, Kejagung: Untuk Penyidikan Kasus Korupsi Laptop Rp9,9 Triliun

Sekilas tentang Sekolah Rakyat

Dikutip dari laman resminya, Sekolah Rakyat adalah upaya pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.

Program ini ditujukan untuk anak-anak yang berasal dari keluarga yang termasuk dalam miskin dan miskin ekstrim berdasarkan DTSEN

"Presiden ingin memuliakan orang miskin. Mereka harus punya akses pada fasilitas pendidikan bermutu, setara sekolah unggulan."

"Yang sekolah di situ hanya anak-anak miskin ekstrem, tanpa seleksi akademik, tanpa tes IQ. Yang penting, dia dari keluarga miskin dan mau sekolah," kata Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, di Ruang Rapat Menteri Sosial, Rabu (21/05/2025). 

Gus Ipul mengatakan pembangunan Sekolah Rakyat akan dilakukan di berbagai titik di seluruh Indonesia secara bertahap.

Pada tahap awal, Sekolah Rakyat akan dibuka pada Juli 2025 di 63 titik. 

Sementara itu, Maulida yang menjabat sebagai Ketua Satgas Pembangunan Sekolah Rakyat mengatakan nantinya setiap tahun akan dibangun 100 Sekolah Rakyat.

Baca juga: Diperiksa Terkait Korupsi Laptop Rp9,9 T, Nadiem Makarim Bawa Tas Hitam ke Kejagung, Apa Isinnya?

Kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook oleh Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada program digitalisasi pendidikan tahun 2019–2022 senilai Rp 9,9 triliun sudah naik ke tahap penyidikan.

Kasus korupsi itu terjadi ketika jabatan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) dipegang oleh Nadiem Makarim.

Terbaru, Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi mencekal Nadiem bepergian ke luar negeri.

Pencekalan itu bertujuaan agar proses penyidikan dapat berjalan lancar.

"Iya sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. Alasannya untuk memperlancar proses penyidikan," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar, Jumat (27/6/2025).

Baca juga: Nasib Nadiem Makarim di Kasus Korupsi Pengadaan Laptop Rp9,9 Triliun, Diperiksa Kejagung Senin Depan

Awal terungkapnya kasus korupsi Chromebook
Penyidikan kasus ini bermula dari program digitalisasi pendidikan Kemendikbudristek 2019–2022.

Proyek pengadaan peralatan TIK menggunakan laptop berbasis Chromebook dinilai bermasalah sejak awal karena tidak sesuai kondisi infrastruktur internet di Indonesia.

"Penggunaan Chromebook sebagai sarana untuk melaksanakan kegiatan Asesmen Kompetensi Minimal (AKM) pada satuan pendidikan berjalan tidak efektif," kata Harli.

Kajian teknis awal sebenarnya merekomendasikan penggunaan sistem operasi Windows.

Namun, spesifikasi tersebut diubah tanpa dasar kebutuhan yang jelas, dan akhirnya ditetapkan OS Chromebook sebagai syarat utama dalam proses pengadaan.

"Diduga penggantian spesifikasi tersebut bukan berdasarkan atas kebutuhan yang sebenarnya," kata Harli.

Penyidik menduga terjadi permufakatan jahat yang mengarahkan perubahan spesifikasi agar sesuai dengan kepentingan pihak tertentu.

"Dan bukan atas dasar kebutuhan ketersediaan peralatan TIK yang akan digunakan dalam rangka pelaksanaan AKM serta kegiatan belajar mengajar," kata Harli.

Meski kajian awal merekomendasikan Windows OS, kementerian secara teknis mengganti rekomendasi tersebut menjadi Chromebook meski infrastruktur internet masih belum merata.

Hasil pemeriksaan awal mengungkap dugaan mark-up harga per unit Chromebook dari nilai wajar Rp 5–7 juta menjadi Rp10 juta.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Kasus Korupsi Laptop Rp9,9 Triliun, Anggarannya Bisa Buat Bangun Berapa Sekolah?, 

Baca juga: Trending Topic: Laptop Chromebook Nadiem Makarim, Konser Blackpink, dan Timnas Indonesia Kalah Telak