Polres Aceh Jaya Didesak Usut Kasus Dugaan Penyalahgunaan Dana eks PNPM

Laporan Riski Bintang | Aceh Jaya

SERAMBINEWS.COM, CALANG - Kepolisian Resort (Polres) Aceh Jaya didesak melakukan penyelidikan terhadap dugaan penyalahgunaan dana bergulir eks Pogram Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan.

Program itu dikelola dengan skema Simpan Pinjam Perempuan (SPP) pada sembilan kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Jaya.

Hal itu disampaikan salah seorang masyarakat Aceh Jaya, Nasri Saputra dalam keterangan tertulisnya yang diterima Serambinews.com, Selasa (1/7/2025).

"Diduga kuat adanya dugaan penyalahgunaan dan penyelewengan dana bergulir eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan yang bersumber dari keuangan negara," jelasnya.

"Kita rasa hal ini patut dipelajari dan ditelusuri oleh aparat penegak hukum karena adanya beberapa laporan dan masukan masyarakat ke kita,” beber dia.

“Yang sangat kita sayangkan tidak adanya laporan pertanggungjawaban dari Unit Pengelola Kegiatan (UPK) pasca-berakhirnya program pada 2014," tukas Nasri kepada awak media, Senin (30/6/2025).

Nasri menyoroti macetnya proses transformasi kelembagaan menjadi BUMDesma sebagaimana diatur dalam regulasi pasca-PNPM.

Regulasi yang mengatur transformasi eks-PNPM Mandiri Perdesaan menjadi BUMDesma tertuang dalam Permendesa PDTT Nomor 15 Tahun 2021.

Regulasi ini merupakan tindak lanjut dari amanat PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Menurut informasi, program SPP PNPM di Aceh Jaya sudah lama tidak aktif. 

Banyak masyarakat yang mengaku kehilangan kejelasan terkait dana yang sudah mereka cicil.

Sementara peminjam baru tidak lagi memenuhi kewajiban pengembalian.

“Ini wajib diusut. Selama ini adem ayem saja,” papar dia. 

“Jika benar adanya indikasi penyalahgunaan atau penyelewengan, tidak boleh didiamkan karena dananya bersumber dari keuangan Negara,” tegas Nasri.

Ia mengaku prihatin, jika uang negara yang ditaksir mencapai puluhan miliar rupiah, hilang begitu saja dan hanya dinikmati oleh individu atau kelompok tertentu saja.

“Program ini sudah lama macet. Yang pinjam tidak bayar, yang sudah cicil tidak tahu uangnya ke mana,” ungkapnya.

Nasri berharap, baik kepolisian maupun kejaksaan dapat mengusut tuntas persoalan ini agar adanya kejelasan serta rasa keadilan.

“Terlebih karena masih banyak warga miskin yang belum pernah merasakan manfaat dari uang milik negara tersebut,” pungkasnya.(*)