PBB: Orang-orang di Gaza Harus Memilih Antara Ditembak atau Diberi Makan Zionis Israel

SERAMBINEWS.COM - Kantor hak asasi manusia PBB dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengutuk penargetan berkelanjutan terhadap warga Palestina yang mencari makanan dan obat-obatan di Gaza, menyusul serangan Israel pada hari Kamis yang menewaskan sedikitnya 15 orang, termasuk anak-anak, di luar sebuah klinik di Deir al Balah.

Serangan itu terjadi di depan fasilitas yang dikelola oleh Project Hope, mitra UNICEF.

Ravina Shamdasani, juru bicara hak asasi manusia PBB, mengatakan dalam sebuah pengarahan PBB di Jenewa: "Kami telah menyuarakan keprihatinan tentang kejahatan kekejaman yang telah terjadi dan risiko kejahatan kekejaman lebih lanjut, di mana orang-orang mengantre untuk mendapatkan pasokan penting seperti makanan dan obat-obatan, dan di mana mereka diserang, di mana lagi-lagi... mereka harus memilih antara ditembak atau diberi makan."

Kejahatan Keji, Israel dituduh Gali Kuburan dan Curi Mayat di Khan Younis

Kementerian Wakaf Gaza menuduh tentara Israel melakukan kejahatan mengerikan dan keji dengan menggali kuburan dan mencuri mayat warga Palestina di kota Khan Younis di selatan.

Dalam sebuah pernyataan, Sabtu kementerian tersebut mengatakan tindakan Israel tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap semua nilai dan norma agama dan kemanusiaan.

"Dalam sebuah adegan yang melampaui batas kemanusiaan dan melucuti semua nilai moral, agama, dan internasional, pasukan pendudukan pada Kamis dini hari melakukan kejahatan mengerikan lainnya dengan menghancurkan dan menggali kuburan serta mencuri sisa-sisa jasad para martir dan korban tewas," demikian pernyataan tersebut.

Kementerian tersebut mengecam tindakan tersebut sebagai perilaku kriminal dan biadab yang tidak diizinkan oleh agama atau hukum mana pun, dan menambahkan bahwa Israel melanggar kesucian orang mati dan martabat manusia setelah kematian.

PBB Kecam Pemindahan Secara Paksa Warga Palestina di Gaza ke Selatan Rafah, Ciptakan Kamp Konsentrasi 

Badan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA) pada Jumat mengecam rencana Israel untuk memindahkan secara paksa warga Palestina di Gaza ke kota selatan Rafah, memperingatkan bahwa tindakan tersebut akan menciptakan kamp konsentrasi besar-besaran dan memperburuk krisis kemanusiaan, Anadolu melaporkan.

Juliette Touma, direktur komunikasi UNRWA, mengatakan kepada Al Jazeera English bahwa badan tersebut “dengan tegas menolak segala bentuk pemindahan paksa terhadap populasi mana pun.”

"Jika hal itu terjadi, maka akan mendorong puluhan ribu orang yang telah mengungsi berkali-kali selama perang ini, tetapi juga selama beberapa generasi, ke wilayah selatan dan dari sana ke wilayah yang tidak diketahui," kata Touma.

“Yang perlu dilakukan saat ini adalah fokus pada tercapainya gencatan senjata dan memungkinkan UNRWA untuk membawa pasokan yang sangat dibutuhkan,” ujarnya.

Touma mengatakan UNRWA memiliki lebih dari 6.000 truk di Mesir dan Yordania yang penuh dengan obat-obatan yang akan segera kedaluwarsa, makanan yang juga akan basi, kami memiliki perlengkapan kebersihan.

“Yang ingin kami katakan adalah cabut pengepungan, lakukan gencatan senjata, dan biarkan UNRWA dan organisasi PBB lainnya melakukan pekerjaan kami,” tambahnya.

Sebelumnya, PBB memperingatkan akan terus berlanjutnya pengungsian massal di Jalur Gaza dan memperingatkan bahwa lebih dari 700.000 orang telah mengungsi sejak berakhirnya gencatan senjata pada bulan Maret.

Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, mengatakan ia telah menginstruksikan tentara untuk menyiapkan rencana relokasi seluruh warga Palestina ke tempat yang ia sebut sebagai “kota kemanusiaan” di reruntuhan Rafah di Gaza selatan.

Menolak seruan internasional untuk gencatan senjata, tentara Israel telah melancarkan serangan brutal di Jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023, menewaskan hampir 57.800 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak. 

Pengeboman tanpa henti telah menghancurkan daerah kantong tersebut dan menyebabkan kekurangan pangan serta penyebaran penyakit.

November lalu, Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perangnya di daerah kantong tersebut.(*)