Dinas Kesehatan Aceh Besar Akan Aktifkan Kembali 395 Posyandu

Laporan Indra Wijaya | Aceh Besar

SERAMBINEWS.COM, JANTHO  Pemerintah Kabupaten Aceh Besar melalui Dinas Kesehatan akan mengaktifkan kembali 395 posyandu yang dulunya vakum. Selain itu, Dinkes Aceh Besar terus mendorong optimalisasi pelayanan kesehatan dasar berbasis masyarakat. 

Hal itu dilakukan dengan memperkuat peran Posyandu dalam transformasi layanan primer tahun 2025, serta menerapkan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM).

“Penerapan standar tersebut diyakini akan meningkatkan kualitas pelayanan serta memperkuat peran Posyandu sebagai garda terdepan dalam pelayanan dasar di masyarakat,” kata  Ketua Pembina Posyandu Kabupaten Aceh Besar Hj Rita Mayasari, pada kegiatan Bimtek Pokjanal Posyandu, Selasa (22/7/2025).

Ia mengatakan, penerapan 6 SPM yang meliputi bidang Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta Sosial di Posyandu. 

Nantinya, keberhasilan kegiatan Posyandu sangat bergantung pada kerjasama lintas sektor dan partisipasi aktif masyarakat.

Ia berharap, setiap kecamatan di Aceh Besar, dapat merealisasikan pelatihan 25 Kompetensi Dasar Kader Posyandu sebagai upaya peningkatan kapasitas dan pengelompokan kader menjadi Purwa, Madya, dan Utama.

“Saya mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk kader Posyandu dan petugas kesehatan untuk terus bersinergi,” ujarnya.

Baca juga: Atap Dayah Dihempas Angin Kencang di Aceh Besar, Ini Jumlah Bangunan Rusak di Tujuh Kecamatan

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Kesehatan Aceh Besar Neli Ulfiati SKM MPH menyampaikan bahwa dari 658 Posyandu yang tercatat, hanya 263 yang saat ini aktif.

Sebanyak 395 Posyandu lainnya masih belum aktif dan menjadi pekerjaan besar lintas sektor.

“Kita harap kehadiran Ketua TP PKK yang baru menjadi semangat baru untuk menggerakkan kembali seluruh Posyandu yang belum aktif di desa-desa,” kata Neli.

Ia menekankan bahwa Posyandu bukan hanya milik Dinas Kesehatan, tetapi merupakan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2024. Karena itu, pengelolaannya harus bersifat partisipatif melibatkan masyarakat, perangkat desa, dan TP PKK.

Transformasi layanan primer menekankan pelayanan siklus hidup dari bayi, balita, remaja, hingga lansia. Oleh karena itu, Posyandu tidak lagi sekadar tempat menimbang bayi, tetapi juga menjadi pusat edukasi tumbuh kembang anak, pembinaan keluarga, dan pelayanan psikososial.

Baca juga: 13 Orang Jadi Tersangka Sindikat Penjualan Bayi ke Singapura, Ada 24 Bayi Telah Dikirim sejak 2023

Dinas Kesehatan juga mendorong pengembangan Posyandu Remaja, yang di beberapa kecamatan dilakukan di sore hari agar sesuai dengan waktu luang kalangan remaja. Menurutnya,  langkah tersebut menjadi bagian dari strategi mencegah masalah remaja dan membentuk ruang konseling serta interaksi positif.

Dalam kaitannya dengan penanganan stunting, Aceh Besar masih menghadapi tantangan besar. Pengukuran tumbuh kembang di Posyandu harus dilakukan secara benar dengan alat ukur yang tepat dan kader yang terlatih agar data yang masuk ke aplikasi benar-benar mencerminkan kondisi lapangan.

“Validitas data sangat penting. Kita butuh kader yang tidak hanya terlatih tapi juga tidak sering diganti. Jika terlalu sering diganti, ilmu dan keterampilan akan terputus,”pungkasnya.(*)