HRB Terima Sertifikat Tanah Sekolah Rakyat dari Kepala Kantor BPN Subulussalam

Sementara Haji Rasyid Bancin menyampaikan apresiasi atas kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dengan BPN 

Laporan Khalidin Umar Barat I Subulussalam

SERAMBINEWS.COM, SUBULUSSALAM - Komitmen Wali Kota Subulussalam Haji Rasyid Bancin atau HRB untuk segera mewujudkan operasional Sekolah Rakyat (SR) di daerah ini semakin jelas.

Terbaru,  HRB menerima sertifikat hak pakai atas tanah milik Sekolah Rakyat dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Subulussalan Suryalita, A.Ptnh dalam audiensi yang berlangsung, Selasa (22/7/2025) di ruang rapat Walkot Subulussalam.

Sertifikat ini diberikan untuk lahan Sekolah Rakyat yang terletak di Desa Buluh Dori, Kecamatan Simpang Kiri dengan luas 60.519 Meter persegi.

Kepala BPN Subulussalam Suryalita mengatakan bahwa sertifikat hak pakai lahan untuk Sekolah Rakyat ini tanpa batas waktu alias selama masih digunakan maka statusnya masih sah.

Sementara Haji Rasyid Bancin menyampaikan apresiasi atas kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dengan BPN dalam hal percepatan legalisasi aset pendidikan.

HRB menyampaikan jika sertifikat ini bagian dari komitmennya dalam penertiban aset Pemko Subulussalam.

Dalam waktu dekat HRB mengatakan pihaknya akan menuntaskan sertipikasi lahan untuk Lapas Kota Subulussalam, Bawaslu dan tanah tambahan untuk pembangunan Pengadilan Negeri setempat.

"Kami berharap sinergitas antara Pemko Subulussalam terus semakin baik dalam rangka mensertipikasi semua lahan pemerintah," kata HRB.

HRB menambahkan dia terus berpacu untuk membenahi berbagai masalah yang ada di Kota Subulussalam dan berharap dukungan semua pihak demi kepentingan daerah.

Menurut HRB, penyerahan sertipikat ini juga merupakan wujud nyata sinergi Pemko Subulussalam dengan Kantah setempat dalam mewujudkan kepastian hukum atas aset pendidikan.

"Ini penting untuk menjamin keberlangsungan Sekolah Rakyat dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di Subulussalam namun jangan berhenti di sini karena masih banyak aset-aset pemerintah butuh untuk disertipikasi," kata HRB.

Lebih jauh, Pimpinan Ponpes Daarur Rahmah Sepadan ini juga menyampaikan bahwa  sertifikat tersebut merupakan bagian dari program strategis nasional dalam mendukung tata kelola aset pemerintah daerah secara tertib, sah, dan terlindungi hukum.