DPA Aceh Selatan Belum Disahkan, HMI: Pelayanan Publik Berpotensi Lumpuh

Laporan Ilhami Syahputra | Aceh Selatan 

SERAMBINEWS.COM, TAPAKTUAN - Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) menyoroti keterlambatan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kabupaten Aceh Selatan 

Keterlambatan itu dapat berpotensi lumpuhkan pelayanan publik dan perekonomian daerah.

Hal itu disampaikan oleh Fungsionaris PB HMI Bidang Sumber Daya Manusia, Mahdi Arifan dalam keterangannya, Senin (4/8/2024).

Ia menyatakan bahwa hingga awal Agustus 2025, sejumlah program penting belum berjalan karena DPA tak kunjung rampung. Padahal, DPA adalah dokumen vital yang menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan anggaran, baik untuk kegiatan fisik maupun non-fisik.

"Keterlambatan DPA bukan sekadar persoalan administratif, tapi sudah menyentuh aspek kehidupan masyarakat paling dasar. Petugas kebersihan, penyuluh pertanian, operator alsintan, hingga personel damkar mengeluh karena belum menerima gaji," kata Mahdi.

Mahdi menjelaskan bahwa kondisi ini menunjukkan lemahnya manajemen anggaran pemerintah daerah. Tak hanya membuat kegiatan SKPK mandek, keterlambatan ini juga menyebabkan rendahnya serapan APBK. 

"Kalau terus dibiarkan, ini akan berimbas pada rendahnya realisasi APBK dan berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum bagi pejabat SKPK terkait," kata Mahdi.

Baca juga: Bupati Aceh Selatan Imbau Seluruh ASN dan Warga Naikkan Bendera Merah Putih

Layanan Publik Tertunda, Visi Bupati Terancam

Keterlambatan pengusulan DPA juga menghambat pencapaian visi-misi kepala daerah. Program-program strategis seperti bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, pendidikan dan layanan kesehatan terganggu. 

Ini juga mencoreng upaya pemerintah dalam memenuhi standar pelayanan minimum (SPM) kepada masyarakat.

"Program andalan seperti BASAGA (Bajak Sawah Gratis) dan lainnya ikut terhambat. Visi bupati terancam hanya menjadi wacana jika dasar anggarannya tidak segera disahkan," ujar Mahdi.

Ekonomi Lokal Terhimpit

Mahdi turut menyoroti dampak ekonomi dari macetnya DPA. Proyek-proyek pembangunan yang belum berjalan membuat perputaran uang di tingkat lokal tersendat. Para pelaku usaha kecil dan kontraktor yang bergantung pada belanja pemerintah pun ikut terpukul.

"Ekonomi masyarakat makin terhimpit. Kalau ini terus berlanjut, pemerintah daerah bisa dianggap lalai dalam menjalankan fungsinya sebagai penggerak ekonomi daerah," ungkapnya.