DPA Aceh Selatan Belum Disahkan, HMI: Pelayanan Publik Berpotensi Lumpuh

Pemkab Aceh Selatan Diminta Transparan dan Bertanggung Jawab

PB HMI mendesak Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan untuk segera menyelesaikan penyusunan DPA dan membuka informasi kepada publik terkait penyebab keterlambatan tersebut. 

Hingga kini, belum ada penjelasan resmi apakah ini disebabkan oleh kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang buruk, persoalan teknis aplikasi, atau faktor lain.

"Publik butuh kejelasan. Jangan sampai pelayanan publik terganggu karena ketidaksiapan birokrasi. Pemerintah harus segera bertindak cepat dan transparan," pungkasnya.(*)