Tidak Ada Instruksi Kibarkan Bintang Bulan Pada Peringatan 20 Tahun Damai Aceh

“Sepengetahuan saya enggak ada instruksi soal pengibaran bendera (Bendera Bintang Bulan),” TEUKU KAMARUZZAMAN, Jubir Pemerintah Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Juru Bicara Pemerintah Aceh, Teuku Kamaruzzaman alias Ampon Man, menegaskan bahwa sejauh ini tidak ada instruksi dari Gubernur Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem, terkait pengibaran Bendera Bintang Bulan pada peringatan 20 tahun damai Aceh.

“Sepengetahuan saya enggak ada instruksi soal pengibaran bendera (Bendera Bintang Bulan),” kata Ampon Man saat ditemui usai kegiatan bedah buku ‘Jalan Reintegrasi Gerilyawan GAM Menuju Dua Dekade Damai Aceh’, di Moot Court, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Sabtu (9/8/2025).

Menurutnya, peringatan dua dekade perdamaian sebaiknya diisi dengan kegiatan positif, seperti kegiatan zikir, doa bersama, dan lain sebagainya. “Saya imbaunya adalah zikir, berdoa, karena ini sebuah anugerah dari Allah. Tanpa anugerah dari Allah, tidak mungkin damai ada, kedua belah pihak (GAM dan RI) tidak mungkin duduk (damai), ya kan?” ujar Ampon Man.

Seperti diketahui, Hari Damai Aceh diperingati setiap tanggal 15 Agustus, yang merupakan hari penandatanganan Nota Kesepahaman Helsinki (MoU) antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada tahun 2005. 

Peringatan ini menjadi momen penting untuk mengenang berakhirnya konflik bersenjata di Aceh dan memperingati semangat perdamaian. Biasanya, saban tahun peringatan Hari Damai Aceh diwarnai dengan gelaran doa dan zikir bersama, festival budaya, lomba edukasi perdamaian, dan berbagai kegiatan sosial lainnya.

Film Dokumenter

Sementara itu, dalam rangka memperingati 20 tahun perdamaian Aceh, Aceh Bergerak bersama Koalisi NGO HAM Aceh dan KontraS Aceh menyelenggarakan kegiatan bertajuk ‘Perdamaian dalam Amatan Lensa’. Rangkaian kegiatan ini mencakup doa bersama, pemutaran film dokumenter, dan diskusi publik, yang dimaksudkan sebagai ruang refleksi bersama atas perjalanan panjang perdamaian di Tanah Rencong.

Rangkaian kegiatan pemutaran dan diskusi film akan dimulai (kick off) pada Sabtu, 9 Agustus 2025, pukul 16.10 WIB dengan pemutaran film Badë Tan Reûda di Sekretariat Aceh Bergerak, Lambhuk, Banda Aceh. Program Manager, Mirisa, menjelaskan bahwa pemutaran film dijadikan sebagai media utama karena diyakini mampu memperteguh komitmen individu dan kolektif dalam menyuarakan nilai-nilai kemanusiaan dan perdamaian. 

“Film dokumenter khususnya, disebut sebagai ‘bahasa kedua’ yang dapat menyimpan memori sosial dan sejarah suatu bangsa. Ibarat sebuah keluarga tanpa album foto, bangsa yang kehilangan dokumentasi visual sejarahnya juga kehilangan ingatan akan dirinya sendiri,” jelas Mirisa atau yang biasa dipanggil Icha.

Dia juga menambahkan bahwa peringatan dua dekade perdamaian bukan hanya momen simbolik, melainkan panggilan untuk terus memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan. “Perjuangan mempertahankan hak untuk hidup menjadi tantangan berat saat ini, di tengah realitas di mana nyawa manusia bisa hilang karena kerakusan kekuasaan,” tegasnya.

KontraS Aceh, Azharul Husna, menambahkan bahwa pemutaran film-film ini diniscayakan untuk menghadirkan ruang-ruang diskusi dan sarana belajar untuk memperteguh komitmen bersama terhadap penegakan nilai-nilai HAM. “Pemutaran film-film ini adalah media belajar sejarah selain juga diharapkan menjadi sarana kolaborasi untuk menatap masa depan yang memuliakan manusia,” tambah Azharul Husna. 

Film-film yang ditayangkan merupakan produksi tahun 1999 hingga 2025, yang merekam berbagai narasi lokal, konflik, trauma, hingga harapan di masa transisi Aceh. Beberapa di antaranya adalah Badë Tan Reûda, Kameng Gampong Nyang Keunong Geulawa, Pena-Pena Patah, dan Abrakadabra!, yang sebelumnya telah diputar di berbagai forum di Yogyakarta melalui dukungan komunitas seni Bungong Society.(ra/adi)