Alasan Gaji PNS 2026 Tidak Naik, Pemerintah Juga Tutup Peluang Rekrutmen CPNS 2026

SERAMBINEWS.COM - Kabar tentang kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) selalu menjadi isu yang ditunggu-tunggu.

Informasi seputar ada atau tidaknya kenaikan gaji bagi para aparatur sipil negara (ASN) bisa diketahui dalam Pengumuman Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN).

Tradisi tahunan ini biasanya menjadi ajang bagi Presiden untuk menyampaikan kabar gembira terkait kenaikan gaji ASN.

Namun, tahun 2026 mendatang sepertinya akan berbeda. 

Dalam pidato Nota Keuangan APBN 2026 yang disampaikan di Gedung DPR RI, Presiden Prabowo Subianto sama sekali tidak menyinggung wacana kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN).

Absennya pernyataan ini disebut-sebut menjadi sinyal bahwa tidak ada kenaikan gaji bagi para ASN tahun depan.

Pendapat tersebut diperkuat dengan pernyataan dari Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi.

Menurut Hadi, absennya pernyataan presiden soal gaji ASN sudah menjadi indikasi yang jelas. 

"Berarti apa yang tidak disampaikan (di pidato), ya di situ enggak ada," ujarnya, dikutip dari Kompas.com, Jumat (15/8/2025).

Lantas apa alasan Presiden Prabowo Subianto tidak menyinggung soal kenaikan gaji PNS dalam pidatonya?

Baca juga: Benarkah Gaji PNS 2026 Tidak Naik? Presiden Prabowo Tak Singgung Dalam Pidato RAPBN, Ini Alasannya

Alasan Prabowo tak singgung kenaikan Gaji PNS 2026

Harapan kenaikan gaji PNS sebenarnya sempat menguat menyusul terbitnya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

Dokumen yang disahkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 ini menyebutkan bahwa peningkatan kesejahteraan ASN menjadi bagian dari Program Prioritas Nasional 7, dengan penerapan konsep total reward berbasis kinerja.

Perpres tersebut bahkan secara eksplisit menyebutkan program bahwa peningkatan kesejahteraan ASN menjadi bagian dari Program Prioritas Nasional 7, dengan penerapan konsep total reward berbasis kinerja.

"Pencapaian Prioritas Nasional 7 juga didukung oleh Program Hasil Terbaik Cepat: menaikkan gaji aparatur sipil negara (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Republik Indonesia, dan pejabat negara," dikutip dari Perpres 12/2025.

Namun dalam pidatonya, presiden Prabowo justru tidak menyinggung soal kenaikan gaji bagi PNS di tahun 2026.

Wacana tidak menaikkan gaji bagi para ASN ini juga diperkuat dengan pernyataan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Ia mengatakan, kondisi ruang fiskal pemerintah sangat terbatas, sehingga alokasi anggaran harus diprioritaskan untuk delapan program unggulan nasional.

"Untuk gaji, kita juga akan melihat pada fiscal space untuk tahun 2026 yang mayoritas diisi untuk program-program prioritas nasional," kata Sri Mulyani, seperti dikutip dari Kompas.com pada Sabtu (16/8/2025).

Baca juga: Tak Ada Kenaikan Gaji ASN Tahun Depan, Berikut Rincian Besaran Gaji ASN Sesuai Golongan Saat Ini

Sri Mulyani menjelaskan, APBN 2026 diprioritaskan untuk menyukseskan delapan program unggulan nasional. Delapan program tersebut adalah:

1. Ketahanan pangan dan energi
2. Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
3. Pendidikan dan kesehatan
4. Pembangunan desa
5. Penguatan koperasi dan UMKM
6. Pertahanan semesta
7. Percepatan investasi
8. perdagangan global.

Menurut Sri Mulyani, program-program unggulan tersebut menyedot porsi anggaran cukup besar hingga memicu lonjakan belanja negara.

Salah satu program dengan anggaran besar adalah MBG yang naik Rp330 triliun. 

"MBG saja naik Rp 330 triliun sendiri. Jadi memang kenaikan belanja untuk beberapa prioritas pemerintah cukup besar," ujarnya.

Sebagai informasi, gaji PNS terakhir kali naik pada 1 Januari 2024 sebesar 8 persen.

Pada April 2025 juga sempat beredar isu kenaikan gaji PNS sebesar 16 persen.

Namun hal tersebut langsung dibantah oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama BKN, Vino Dita Tama, menyatakan bahwa belum ada pembahasan teknis terkait hal tersebut.

"Belum ada pembahasan itu (kenaikan gaji ASN) kalau di teknis. Belum ada pembahasan itu (gaji PNS naik), terutama di tengah efisiensi," kata Vino kepada Kompas.com.

Baca juga: Sri Mulyani Ungkap Tidak Ada Kenaikan Gaji PNS di 2026, Anggaran Difokuskan untuk Program Lain

Komitmen pada efisiensi anggaran

Keputusan untuk tidak menaikkan gaji PNS 2026 ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk melanjutkan efisiensi anggaran negara.

Presiden Prabowo dalam pidatonya menegaskan, bahwa langkah ini krusial untuk menekan defisit APBN.

“(Kami) akan terus efisiensi sehingga defisit ini terus tertekan,” kata Prabowo, dikutip dari Kompas.com, Jumat (15/8/2025). 

Ia bahkan memasang target ambisius untuk mencapai APBN tanpa defisit sama sekali pada 2027 atau 2028. 

Menurutnya, hal itu hanya bisa tercapai dengan keberanian dan tekad untuk menekan segala bentuk pemborosan dan kebocoran anggaran.

“Cita-cita saya, suatu saat apakah 2027, 2028, saya ingin berdiri di depan majelis ini untuk menyampaikan kita berhasil punya APBN yang tidak ada defisitnya sama sekali,” kata Prabowo.

“Kita harus berani dan harus bertekad menekan kebocoran dan segala bentuk kebocoran,” tambahnya.

Nasib gaji guru dan dosen

Meskipun kenaikan gaji PNS tidak disinggung, Presiden Prabowo menyoroti komitmen pemerintah pada sektor pendidikan.

Anggaran pendidikan pada RAPBN 2026 ditetapkan sebesar Rp757,8 triliun, menjadikannya yang terbesar dalam sejarah Indonesia.

Anggaran ini akan digunakan untuk meningkatkan fasilitas sekolah, kampus, dan kesejahteraan pendidik.

"Peningkatan kualitas fasilitas sekolah/kampus dialokasikan sebesar Rp150,1 triliun. Untuk gaji guru, penguatan kompetensi dan kesejahteraan guru serta dosen dialokasikan sebesar Rp178,7 triliun," ungkap Prabowo, dikutip dari Kompas.com, Jumat (15/8/2025).

Ia juga menegaskan bahwa tunjangan profesi guru, baik non-PNS maupun ASN daerah, akan disiapkan secara memadai.

Ia menambahkan, dalam Nota Keuangan APBN 2026, pemerintah juga menyiapkan tunjangan profesi guru, baik untuk guru non-PNS maupun guru ASN daerah, meski tidak merinci besarannya.

“Tunjangan Profesi Guru Non-PNS dan Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah disiapkan secara memadai,” kata Prabowo. 

 Selain itu, Prabowo menyoroti pentingnya penguatan sekolah untuk membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin.

“Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda kita perkuat sebagai jembatan pembangkit harapan bagi anak-anak miskin untuk meraih pendidikan terbaik,” tambahnya.

Baca juga: Banyak Ditunggu, Prabowo Tak Singgung Soal Gaji PNS di Pidato Presiden

Rekrutmen PNS 2026 juga ditiadakan

Selain isu kenaikan gaji, efisiensi fiskal juga memengaruhi rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada tahun 2026.

Sri Mulyani Indrawati memastikan bahwa pemerintah tidak akan membuka rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) baru pada 2026.

Menurut Sri Mulyani, kebijakan ini diambil demi efisiensi anggaran, terutama karena pada tahun sebelumnya sudah ada penerimaan ASN.

"Kami belum melakukan exercise, terutama untuk rekrutmen dan gaji," ujarnya dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026 di Jakarta, Sabtu (15/8/2025), seperti dikutip dari Antaranews.

Meski begitu, ia menegaskan bahwa koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) terkait kebutuhan formasi akan tetap berjalan.

Namun, pertimbangan utama tetap pada kapasitas fiskal negara.

"Seperti diketahui bahwa tahun ini juga sudah ada penerimaan. Jadi, nanti tergantung kebutuhan dari kementerian/lembaga, dan terutama juga dari daerah. Namun, juga pada saat yang sama, ada kapasitas fiskal yang juga harus dipertimbangkan," jelas Sri Mulyani.

Sri Mulyani menjelaskan, Postur RAPBN 2026 didesain dengan defisit Rp 636,8 triliun atau 2,48 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). 

Belanja negara ditargetkan sebesar Rp 3.786,5 triliun atau tumbuh 7,3 persen dari outlook 2025.

Rinciannya, belanja pemerintah pusat (BPP) ditetapkan sebesar Rp 3.136,5 triliun atau tumbuh 17,8 persen, yang terdiri dari belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp 1.498,3 triliun atau tumbuh 17,5 persen dan belanja non-K/L Rp 1.638,2 triliun atau tumbuh 18 persen.

Baca juga: RAPBN 2026 Tembus Rp3.786,5 Triliun, Apakah Gaji PNS Naik? Ini Kata Prabowo

Berbeda dengan BPP yang tumbuh, anggaran transfer ke daerah (TKD) turun sebesar 24,8 persen menjadi Rp 650 triliun.

Dalam paparannya, dijelaskan bahwa TKD mengalami perubahan yang dinamis menyelaraskan kebijakan fiskal nasional dan mendorong kemandirian fiskal daerah.

Sementara, pendapatan negara diproyeksikan mencapai Rp 3.147,7 triliun atau tumbuh 9,8 persen dari outlook APBN 2025.

Pertumbuhan itu didorong oleh penerimaan pajak yang dibidik tumbuh 13,5 persen sebesar Rp 2.357,7 triliun.

Sedangkan penerimaan kepabeanan dan cukai ditargetkan tumbuh 7,7 persen sebesar Rp 33,43 triliun.

Dengan demikian, penerimaan perpajakan pada RAPBN 2026 ditetapkan sebesar Rp 2.692 triliun atau tumbuh 12,8 persen.

Adapun penerimaan negara bukan pajak (PNBP) ditargetkan sebesar Rp 455 triliun atau terkoreksi 4,7 persen dari outlook 2025 akibat hilangnya penerimaan dari dividen BUMN yang dialihkan ke BPI Danantara.

(Serambinews.com/Yeni Hardika)

BACA BERITA LAINNYA DI SINI