Rakyat Melarat, Aceh Singkil Ngotot Beli 4 Mobil Dinas 2,2 M dan Pengadaan Ipad Rp 90 juta

Laporan Dede Rosadi I Aceh Singkil 

SERAMBINEWS.COM, SINGKIL - Aidil Syahputra, aktivis mahasiswa menyoroti penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil, lantaran dinilai tak pro rakyat. 

Aidil membukanya dengan mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menempatkan Aceh Singkil, sebagai kabupaten termiskin di Provinsi Aceh.

Kemudian garis kemiskinan di daerah ini terus merangkak naik, menandakan semakin banyak warga yang hidup di bawah standar kebutuhan layak.

Namun, di tengah fakta mengiris hati sebut Aidil datang kabar yang menampar perasaan publik. 

Ketika Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Singkil, menggelontorkan dana Rp 2,2 miliar untuk membeli empat unit mobil dinas baru. 

Baca juga: Coret Anggaran Mobil Dinas Bupati, Al-Farlaky Alihkan untuk Bangun Jembatan di Pante Bidari

Tak cukup dengan itu, uang sebesar Rp 90 juta juga dianggarkan untuk pengadaan ipad serta Iphone.

"Kebijakan tersebut merupakan hal yang seharusnya tidak dilakukan pejabat Aceh Singkil, di tengah kondisi dan keadaan daerah yang sedang mengalami penurunan anggaran akibat dari efisiensi," kata Aidil kepada Serambinews.com, Minggu (10/8/2025).

Aidil mengatakan, semestinya pemerintah baru lebih peka terhadap kepentingan yang menyentuh kebutuhan yang berdampak langsung terhadap kebutuhan ekonomi masyarakat.

Menurutnya garis kemiskinan bukan hanya sekadar angka namun cerminan terhadap penderitaan nyata yang dirasakan secara langsung oleh keluarga Aceh Singkil.

Banyak keluarga miskin harus memilih antara membeli beras atau membayar biaya sekolah anak, nelayan yang tak mampu memperbaiki perahu rusak.

Bahkan di beberapa desa di Aceh Singkil, banyak masyarakat miskin ekstrim yang masih tinggal di rumah kayu reyot, sanitasi minim, dan sulit akses air bersih.

Selain kemiskinan, keputusan pembelian empat mobil dinas senilai Rp 2,2 miliar dan membeli gawai Rp 90 juta terasa janggal jika melihat kondisi jalan di banyak wilayah Aceh Singkil yang rusak parah.

"Keputusan tersebut memantik dan memicu pertanyaan bagi kami mahasiswa. Seharusnya pemkab punya hati dan perasaan melihat kondisi dan keadaan hari ini," tukasnya.

Aidil menegaskan, kebijakan publik bukan hanya soal memenuhi prosedur, tetapi juga soal empati dan keberpihakan.