Gempa Magnitudo 6,0 di Poso: 29 Orang Alami Luka, 13 Korban Dirawat di Rumah Sakit, Gereja Ambruk

Dalam kurun beberapa jam setelah gempa, upaya penanganan darurat terus dilakukan oleh BPBD Kabupaten Poso.

 Termasuk assessment lapangan dan koordinasi dengan aparat setempat.

Baca juga: Gunung Berapi di Kamchatka Meletus Usai 600 Tahun Tidur,Dampak Gempa Rusia?

 Kebutuhan mendesak yang dilaporkan sementara adalah tenda dan obat-obatan untuk mendukung penanganan warga terdampak.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto S.Sos., M.M., telah mengintruksikan jajaran untuk segera mengambil langkah cepat.

Melalui Kedeputian Bidang Penanganan Darurat, Kepala BNPB memerintahkan untuk mempertebal koordinasi dengan unsur di daerah.

Kepala BNPB juga memerintahkan segenap tim agar segera menuju ke lokasi kejadian untuk memberikan pendampingan, monitoring dan segala hal yang menjadi prioritas penanganan darurat.

“Analisa betul kondisi di sana. Kita segera masuk kesana,” perintah Kepala BNPB.

BNPB terus berkoordinasi dengan BPBD setempat dan pihak terkait di tingkat kecamatan serta desa untuk melakukan pendataan, pemantauan, dan penanganan setelah gempa.

 Masyarakat diimbau tetap tenang dan waspada terhadap potensi gempa susulan.

Sebagai langkah kesiapsiagaan, masyarakat disarankan segera mencari tempat aman dan menghindari bangunan yang retak atau berpotensi roboh, memastikan jalur evakuasi di rumah, sekolah, dan tempat kerja bebas hambatan.

Serta menyiapkan tas siaga bencana berisi kebutuhan pokok, obat-obatan, dokumen penting termasuk senter.

Selain itu, warga juga dihimbau untuk mematikan aliran listrik, gas, dan air jika diperlukan untuk mencegah risiko kebakaran atau kebocoran.

Sebagai penguat sistem peringatan dini, masyarakat juga dapat membuat alarm darurat dari perkakas rumah tangga seperti panci atau kaleng bekas yang disusun atau ditumpuk ke atas.

  Jika terdapat guncangan dari aktivitas gempa bumi, maka perkakas itu akan terjatuh dan menimbulkan suara sebagai pertanda adanya bahaya.

Terakhir, masyarakat diharapkan hanya mengikuti perkembangan informasi resmi dari BNPB, BMKG dan BPBD melalui kanal terpercaya, serta tidak terpancing oleh informasi yang belum terverifikasi kebenarannya.