Tarif Pajak Jadi Sorotan, Kemenkeu Tegaskan tak Ada Perubahan Kebijakan PPN

 "Kan kebijakan tadi sudah diumumkan bahwa tidak ada perubahan kebijakannya," ujar Febrio kepada wartawan di Jakarta, dikutip Minggu (18/8/2025).

SERAMBINEWS.COM -  PPN dikenakan saat transaksi jual beli, dan biasanya sudah termasuk dalam harga yang dibayar konsumen.

Barang yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia sangat beragam, tergantung pada jenis dan klasifikasinya.

Secara umum, PPN dikenakan atas Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) yang diserahkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). 

Berikut daftar barang yang kena PPN berdasarkan regulasi terbaru:

Barang Konsumsi Umum (Tarif PPN 11 persen):

Pakaian dan aksesori: Semua jenis busana, termasuk sepatu dan tas

Produk elektronik: Smartphone, laptop, televisi, dan perangkat elektronik lainnya

Kosmetik dan produk perawatan diri: Make-up, skincare, parfum

Produk otomotif: Kendaraan bermotor dan suku cadang

Makanan olahan kemasan: Termasuk makanan ringan dan minuman dalam kemasan.

Barang Mewah (Tarif PPN 12 % ):

Hunian mewah: Rumah, apartemen, kondominium dengan harga jual di atas Rp30 miliar

Alat transportasi mewah: Pesawat pribadi, balon udara, kapal pesiar
Senjata api dan peluru khusus: Kecuali untuk keperluan negara

Barang yang Tidak Kena PPN:

Beberapa barang dikecualikan dari PPN untuk melindungi daya beli masyarakat:

Kebutuhan pokok: Beras, jagung, garam, daging, telur, susu, buah, sayur

Barang hasil pertambangan langsung dari sumbernya.

PPN Barang Mewah

Jasa pendidikan, kesehatan, transportasi umum, dan keuangan
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan, tarif pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12 persen tetap berlaku untuk barang mewah di tahun 2026.

PPN berarti salah satu jenis pajak tidak langsung yang dipungut pemerintah atas transaksi barang dan jasa di dalam negeri.

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu, Febrio Nathan Kacaribu menyatakan tidak ada perubahan kebijakan terhadap PPN di tahun depan.

 "Kan kebijakan tadi sudah diumumkan bahwa tidak ada perubahan kebijakannya," ujar Febrio kepada wartawan di Jakarta, dikutip Minggu (18/8/2025).

Pemerintah telah menerbitkan peraturan yang mengatur kebijakan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025.

Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 131 Tahun 2024.

Lewat beleid tersebut, pemerintah resmi menetapkan tarif PPN 12 persen hanya untuk barang mewah.

Selain barang mewah, barang dan jasa akan dikenakan PPN dengan tarif efektif 11 persen lewat mekanisme DPP Nilai Lain.

Barang dan Jasa yang Terkena PPN 12 Persen

 Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa PPN 12 persen akan dikenakan secara selektif, terutama pada barang-barang mewah.

1. Hunian Mewah: Apartemen, kondominium, dan townhouse dengan harga jual di atas Rp30 miliar.

2. Alat Transportasi: Balon udara dan pesawat udara lainnya, serta peluru senjata api yang tidak untuk keperluan negara.

3. Senjata Api: Termasuk senjata artileri, revolver, dan pistol, kecuali untuk kepentingan negara.

4. Kapal Pesiar Mewah: Kapal yang dirancang untuk pengangkutan orang, kecuali untuk kepentingan negara.

5. Pesawat Udara: Pesawat yang dikenakan tarif 40 persen, kecuali untuk keperluan negara.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Kemenkeu Tetap Berlakukan PPN 12 Persen Untuk Barang Mewah di Tahun 2026,