96.000 Kapal/Tahun Melintas di Laut Sabang, Deputi Umum BPKS: Bila Dipajaki, Pemasukan Rp2,7 M/Hari

Laporan Sara Masroni | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Deputi Umum Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS), Fajran Zain menyampaikan, catatan pihaknya menyebutkan sebanyak 96.000 kapal setiap tahunnya lewat di perairan Sabang atau 270 kapal per hari. Meski demikian, pihaknya mempertanyakan Aceh dapat apa dari kapal-kapal yang lewat tersebut.

“Kalau misal kita pajaki mereka misal satu kapal Rp 100 juta aja, ada uang masuk setiap harinya Rp 2,7 miliar,” kata Fajran dalam diskusi BPKS Investment Update bersama Akademisi UIN Ar-Raniry, Rizkika Lhena Darwin dan Direktur Eksekutif Environmental, Social, Governance, Economic (ESGE) Study Center, Iswadi SH MELP di Solong Kopi, Ulee Kareng, Banda Aceh, Selasa (26/8/2025).

Deputi Umum BPKS itu juga mengungkapkan, pagu anggaran tahun 2025 sebanyak Rp 27 miliar membuat lembaga tersebut sedikit tidak leluasa bergerak, terutama dalam menghasilkan pendapatan, sementara tahun 2026 mendatang anggaran sudah dikeluarkan DIPA senilai Rp 36 miliar.

“Angka yang sangat kecil sebenarnya untuk bicara membangun kawasan,” ucap Fajran.

Di sisi lain, pihaknya juga sedang mengupayakan agar pemerintahan Mualem dapat mengusahakan kuota gula 58.000 ton per tahun untuk seluruh Aceh yang masuk melalui Sabang. Sebab dikatakannya, barang keluar atau masuk dari Sabang bebas pajak. Dia mencontohkan, bila gula impor dari India atau Thailand masuk Sabang, maka harganya bisa Rp 8.000/kg, tetapi cukup dikonsumsi di kota tersebut saja.

“Kita ingin pemerintahan Mualem mengusahakan kuota gula 58.000 ton/tahun berlaku untuk seluruh Aceh, masuknya dari Sabang dan diedarkan seluruh Aceh,” ucap Fajran.

Baca juga: PLN MCTN dan BPKS Sepakat Perkuat Integrasi Energi di Sabang

Terakhir, dia juga sempat menjawab kenapa BPKS belum bisa kontribusi maksimal selama ini. Salah satu penyebabnya yakni politicking dalam tubuh manajemen yang tidak smooth. Padahal menurutnya, hal itu kunci untuk membenahi diversifikasi dan intensifikasi sumber pendanaan serta pendapatan yang selama ini belum optimal. 

“Kemudian pembenahan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan serta SDM masih terbatas, ini juga menjadi kunci percepatan penyelesaian tata kuasa dan tata usaha. Isu ini yang harus dijawab secara bijak dan tuntas, bila tidak maka BPKS akan terus berjalan di tempat,” pungkasnya.(*)