16 Dapur MBG di Aceh Timur Beroperasi, Bupati Minta Berdayakan Petani Lokal

"Kalau ada kelompok tani yang menanam jagung, pengrajin tahu-tempe, petani sayur, hingga hasil perikanan, itu semua bisa masuk ke dapur MBG," jelasnya.

Laporan Maulidi Alfata | Aceh Timur

SERAMBINEWS.COM, IDI - Sebanyak 16 dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Aceh Timur kini telah beroperasi, menindak lanjuti hal itu Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky meminta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan Satuan Pelayanan Penyediaan Pangan Institusi (SPPI). Untuk memberdayakan petani, nelayan, dan pelaku usaha lokal dalam penyediaan bahan baku.

Hal ini disampaikan dalam rapat koordinasi (rakor) yang dipimpinnya pada Rabu (15/9/2025), Rakor tersebut bertujuan untuk menyinkronkan program MBG yang merupakan inisiatif dari pemerintah pusat.

"Kalau ada kelompok tani yang menanam jagung, pengrajin tahu-tempe, petani sayur, hingga hasil perikanan, itu semua bisa masuk ke dapur MBG," jelasnya.

Dengan cara ini, program MBG tidak hanya menyehatkan anak-anak, tetapi juga memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat sekitar.

Dalam arahannya, Bupati Al-Farlaky menekankan pentingnya kelancaran pelaksanaan program ini.

 “Jangan sampai ada kendala dalam pelaksanaan, apalagi terkait kualitas makanan yang disajikan,” tegasnya.

Ia juga menambahkan bahwa kelancaran di lapangan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, yang harus dilaporkan secara berkala kepada pemerintah pusat.

Sebagai langkah nyata untuk memperkuat sinergi, rakor tersebut menyepakati pembentukan sekretariat atau posko koordinasi. Posko ini akan menjadi pusat komunikasi, evaluasi, dan penyelesaian masalah di lapangan.

Menurut Bupati, posko ini sangat krusial untuk mencegah masalah di satu titik yang dapat berdampak ke seluruh kabupaten.

“Posko ini akan menjadi sumber informasi dan tempat evaluasi bulanan,” imbuhnya.

Baca juga: Usai Konsumsi MBG, 3 Murid SD di Tamiang Dirawat di Rumah Sakit

Posko juga akan menyusun laporan resmi yang dibutuhkan oleh kementerian dan pemerintah daerah.

Selain itu, rakor ini juga menekankan pentingnya koordinasi hingga ke tingkat kecamatan.

Camat, kepala sekolah, tokoh masyarakat, dan ulama diharapkan berperan aktif dalam mengawasi pelaksanaan program ini sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah.

Rapat koordinasi ini dihadiri oleh sejumlah pejabat, antara lain Asisten Bidang Pemerintahan Syahrizal Fauzi, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Perikanan, serta perwakilan dari berbagai instansi terkait lainnya.(*)